Pemprov DKI Bakal Gandeng Swasta untuk Seleksi Calon Direksi BUMD, Belajar dari Kasus Kuncoro Wibowo

JAKARTA, iNews.id - Pemprov DKI Jakarta bakal melibatkan pihak swasta untuk menyeleksi calon direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Salah satunya dalam hal profiling.

Hal itu dilakukan berkaca dari kasus Kuncoro Wibowo yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi bantuan sosial (bansos) setelah dua bulan diangkat sebagai Direktur Utama PT Transjakarta.

Baca Juga

10 Jet Tempur Tercanggih Dunia Tahun 2025, Apakah F-35 AS Masih Nomor 1?

“Kami ke depan menggandeng lembaga independen untuk melakukan profiling tambahan terhadap calon pengurus perusahaan,” kata Kepala Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD BP BUMD DKI, Wahyudi, Selasa (4/4/2023).

Wahyudi mengatakan pihaknya selama ini memang tidak menggunakan lembaga independen untuk mendalami profil dari calon pejabat.

Baca Juga

Profil Kuncoro Wibowo, Eks Dirut Transjakarta yang Kabarnya Ditetapkan KPK Tersangka

“Selama ini memang kita belum menggunakan lembaga independen. Karena keterbatasan sumber daya, kita hanya melakukan profiling di media. Ke depan, untuk menambah informasi kita tambahkan swasta,” ujarnya.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 di Kementerian Sosial (Kemensos) berujung penetapan enam orang tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Total enam tersangka," kata sumber di KPK, Rabu (15/3/2023). 

Enam tersangka tersebut yakni mantan Direktur Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) M Kuncoro Wibowo yang juga pernah menjabat sebagai Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (BGR). Kemudian Budi Susanto; April Churniawan; Ivo Wongkaren; Roni Ramdani serta Richard Cahyanto.

Editor: Rizal Bomantama