Pemprov DKI Minta HGB Reklamasi Dicabut, Ini Tanggapan Sofyan Djalil

JAKARTA,iNews.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) merespon surat permohonan pembatalan Hak Guna Bangunan (HGB) pulau reklamasi pantai utara Jakarta yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Menteri ATR-BPN Sofyan Djalil menyatakan, BPN tidak bisa membatalkan HGB untuk pulau reklamasi pantai Utara Jakarta. Sebab, HGB sudah sesuai dengan aturan administrasi pertanahan yang berlaku.

Baca Juga

Israel Terus Langgar Gencatan Senjata, Hamas Temui Kepala Intelijen Mesir

“Karena itu tidak dapat dibatalkan dan berlakulah asas presumptio justae causa,” kata Sofyan Djalil dalam keterangan tertulis diterima iNews.id, Rabu (10/1/2018).

Menurut dia, sebenarnya HGB atas Hak Pengelolaan (HPL) tersebut diajukan sendiri oleh Pemprov DKI. Penerbitan HGB sudah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung dari pemprov.

“Terhadap HGB yang telah diterbitkan di atas HPL Nomor 45/Kamal Muara, perbuatan hukumnya bersifat dervatif harus mendapat persetujuan dari pemegang HPL, dalam hal ini Pemprov DKI,” ujar dia.  

Karena itu, Sofyan menyarankan kepada Pemprov DKI untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila keberatan.

“Jika putusannya telah mempunya kekuatan hukum tetap, maka kami akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan belaku,” ujarnya.

Sementara untuk pulau C telah diterbitkan HPL pada 8 Agustus 2017. Sedangkan pulau G, sofyan mengatakan, BPN belum melakukan kegiatan administrasi pertanahan, baik HPL maupun HGB sebelum ada persetujuan dari Pemprov DKI.

Editor: Khoiril Tri Hatnanto