Perindo Apresiasi Aparat Tak Represif Hadapi Demo Buruh 10 Agustus 2023

Jumat, 11 Agustus 2023 - 21:04:00 WIB

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial Yerry Tawalujan memberikan apresiasi pada pihak Polri yang tidak memakai pendekatan represif menghadapi demo buruh 10 Agustus 2023. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial Yerry Tawalujan memberikan apresiasi pada pihak Polri yang tidak memakai pendekatan represif menghadapi demonstrasi buruh 10 Agustus 2023. Dia menyebut tindakan polisi membuat situasi tetap terkendali.

"Kami mengapresiasi cara pendekatan pihak Polri yang tidak bertindak represif saat menghadapi demo buruh yang diklaim terpanjang dan terbesar. Walaupun sekelompok massa buruh sudah sampai bakar kayu dan plastik di lokasi demo di Patung Kuda, pihak Polri tidak terpancing untuk bertindak keras. Sehingga demo tetap terkendali dan kondusif," ujar Yerry kepada wartawan, Jumat (11/8/2023).

10 Pangkalan Militer Rahasia di Dunia, dari Bawah Tanah hingga Tersembunyi di Wilayah Antah Berantah

Massa buruh yang dikoordinasi oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) melakukan aksi demo dimulai dari depan gedung International Labour Organization (ILO), Jalan MH Thamrin, dan beralih ke kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Massa pendemo yang mulai berkumpul sejak pukul 11.30 WIB dan bubar pada pukul 22.00 WIB. Massa menuntut agar pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2023 tentang Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Demo Buruh Berakhir, Kapolda Metro: Tak Ada Massa yang Diamankan

"Pada era reformasi sekarang negara menjamin kebebasan berpendapat, termasuk melakukan pengerahan massa untuk demo. Tetapi perlu diperjelas dulu apa yang diperjuangkan. Penolakan terhadap omnibus law itu bagian mananya yang ditolak dan kenapa harus ditolak," ucap Yerry.

Politikus partai Perindo yang akan maju sebagai Caleg DPR dari Dapil Sulawesi Utara ini mengatakan Omnibus Law dibuat untuk meringkas aturan-aturan yang sering berbeda bahkan bertabrakan dari beberapa kementerian. Omnibus law juga bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

"Jadi massa pendemo harusnya memperjelas bagian mana di omnibus law itu yang merugikan rakyat sehingga harus ditolak. Jika tidak demikian maka demo massa buruh ini bisa mubasir bahkan berpotensi kontraproduktif," tutur Yerry.

Editor: Rizal Bomantama