Pj Gubernur DKI Heru Jamin Kendaraan Listrik Tak Kena Ganjil Genap: Bebas Emisi dan Antibising

JAKARTA, iNews.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendorong konversi kendaraan berbasis bensin ke listrik. Untuk mewujudkannya, Heru menjamin kendaraan listrik milik masyarakat dapat keistimewaan tak kena ganjil genap.

"Sementara kendaraan berbasis listrik milik masyarakat nantinya bisa mendapat keistimewaan bebas dari aturan ganjil genap, karena bebas emisi dan antibising," tulis Heru dalam laman Instagram @herubudihartono dikutip Senin (21/11/2022).

Baca Juga

Negara Eropa Ini Memiliki 23.548 Penduduk yang Berusia Lebih dari 100 Tahun

Dia menjelaskan konversi kendaraan menjadi berbasis listrik di Jakarta dilakukan secara bertahap dimulai dari transportasi umum yakni bus Transjakarta.

"Pemprov DKI Jakarta bersama kementerian terkait berkomitmen untuk mendukung konversi kendaraan menjadi berbasis listrik. Dimulai secara bertahap dari kendaraan umum seperti Transjakarta dan kendaraan dinas Pemprov DKI Jakarta," ucapnya.

Baca Juga

Pj Gubernur Heru Pastikan Kendaraan Listrik Bebas dari Sistem Ganjil Genap 

Heru bersama sejumlah pejabat mulai dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi hingga komedian Andre Taulany menggelar acara "Electric Vehicle Funday" dengan konvoi menggunakan kendaraan berbasis listrik pada Minggu (20/11/2022).

Heru dan Moeldoko nampak menggunakan vespa jadul berbasis listrik dengan plat nomor putih biru.

"Saya bersama rombongan pejabat pemerintah pusat mengikuti konvoi kendaraan motor listrik "Electric Vehicle Funday" dimulai dari Balai Kota DKI Jakarta hingga Bundaran HI, Jakarta Pusat. Konvoi ini merupakan bagian dari kampanye untuk mempromosikan kendaraan listrik yang ramah lingkungan sebagai masa depan transportasi kita," ujar Heru.

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menjelaskan kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM serta Kementerian BUMN.

Editor: Rizal Bomantama