Polisi Tetapkan 2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Proyek Gedung RS di Bogor

BOGOR, iNews.id - Polisi menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Rumah Sakit Marzoeki Mahdi (RSMM) di Kota Bogor. Perbuatan keduanya merugikan keuangan negara sebesar Rp1,6 miliar.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, mengatakan kedua pelaku berinisial MHB dan ASR. Kasus ini terungkap dari aduan subkontraktor yang mengeluhkan tunggakan pembayaran dalam pengerjaan proyek tersebut pada 2019. 

Baca Juga

Wapres AS Sebut Ukraina Menang Perang atas Rusia Adalah Fantasi

"Reskrim menerima laporan dari beberapa subkontraktor yang mengerjakan (proyek) di RSSM lambat pembayarannya, menunggak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dan penyelidikan hingga ke tindak pidana korupsinya dan LP tersebut terbit di tahun 2019," kata Bismo, Selasa (21/2/2023).

Dari situ, polisi melakukan penyelidikan. Terkuak fakta pada 2017 terdapat proyek perluasan gedung RSSM untuk pelayanan administrasi pasien tahap II. Proses lelang dimenangkan oleh PT DDC yang diduga tidak sesuai prosedur.

Baca Juga

KPK: 8 Kepala Daerah di Papua Tersangkut Perkara Korupsi Sepanjang 2008-2022

"Saudara CSW dengan jabatan sebagai PPK (sudah meninggal dunia) saat dilakukan penyelidikan itu memerintahkan saudara MHB selaku Ketua Pokja pemilihan untuk memenangkan PT DCC. Antara CSW dan MHB ini adalah (sebagai) ASN," katanya.

Dalam peraturan, pemenang lelang tidak boleh diatur. Adapun modusnya yakni PT DCC meminjam bendera perusahaan lain untuk memenangkan lelang.

Baca Juga

3 PNS Kejari Bandarlampung Jadi Tersangka Korupsi, Rugikan Negara Rp4,1 Miliar

"PT DCC memiliki dua direktur, yang pertama saudara ASR yang kita amankan dan saudara SKN yang dalam proses penyelidikan dan penyidikan meninggal dunia. SKN ini menyediakan dokumen fiktif, dokumen palsu sehingga seolah-olah dokumen tersebut benar sehingga PT DCC menjadi legal dan memenuhi syarat sebagai pemenang lelang," ujarnya.

Selanjutnya, kata Bismo, PT DCC rupanya tidak mengerjakan proyek tersebut. Proyek justru diserahkan kepada subkontraktor.

Baca Juga

Foto Buronan Kasus Korupsi Ricky Ham Pagawak Dibawa ke KPK

"PT DCC ini seharusnya mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut. Namun faktanya dikerjakan secara full oleh pihak lain dan PT DCC sendiri direktur utamanya menerima sejumlah uang Rp75 juta dari fee pinjam bendera. ASR direktur utama PT DCC ini pada saat yang bersamaan juga adalah seorang narapidana dari tipikor atas kasus lain di Jakarta. Pelaksaan pekerjaan ini dilaksanakan oleh saudara D dan saudara N (orang lain) hingga selesai," katanya.

Namun setelah dilakukan audit konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung, ditemukan ada kekurangan dari volume hasil pekerjaan minus 13 persen. Sehingga ada kerugian negara sejumlah Rp1,6 miliar.

Baca Juga

Pemuda Perindo Ungkap Kendala Pembangunan di Papua, Wilayah Luas hingga Korupsi

"Untuk dua tersangka kita jerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ancaman hukumannya pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun," katanya.

Editor: Rizky Agustian