Politisi Partai Perindo Sebut ERP di DKI Perlu Dikaji Mendalam: Belajar dari Singapura

JAKARTA, iNews.id - Politisi Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Johannes Saragih, menyebut kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di DKI Jakarta harus dikaji mendalam. Setiap pihak harus memahami lebih dulu alasan penerapan ERP.

"Kalau saya melihatnya seperti ini, saya nggak bicara saya setuju atau tidak setuju karena pastinya ERP ini adalah sesuatu yang baik. Nah tapi, untuk bisa seperti Jakarta ini diterapkan ERP, ya kita mesti paham dulu kenapa sih ERP itu ada," kata Johannes dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Minggu (5/2/2023). 

Baca Juga

Bagaimana Persenjataan Baru Rusia Pastikan Keseimbangan Strategis selama 1 Abad?

Johannes mengatakan Indonesia dapat belajar dari Singapura yang telah lebih dulu menerapkan kebijakan tersebut. Salah satunya yakni dengan memperbaiki sistem transportasi publik. 

"Belajar dari Singapura, kenapa Singapura menerapkan ERP 25 tahun yang lalu, ya kalau kita lihat memang sistem transportasi publiknya di sana sudah sangat memadai," ucapnya. 

Baca Juga

Target Menang di Pemilu 2024, Ini Langkah DPD Perindo Poso dan Touna 

Di Singapura, kata Johannes, setiap warganya bisa sampai ke tujuan menggunakan transportasi umum. Oleh karena itu ERP menjadi pilihan.

"Artinya tanpa saya melewati jalur ERP pun, saya bisa sampai ke tujuan saya, karena banyak option. Sehingga ERP itu hanyalah salah satu option buat saya," ucapnya. 

Jika sistem transportasi publik telah memadai, maka bukan tidak mungkin ERP dapat diterapkan di Indonesia. Johannes menegaskan jangan sampai sistem ERP justru mempersulit warga. 

"Kita mesti lihat, apakah zona-zona yang akan diterapkan ERP itu sudah ada alternatif koridor untuk orang yang tidak mau memakai ERP, Itu satu. Kedua, apakah transportasi sudah sangat tersedia di situ," ujarnya.

Editor: Reza Fajri