Pramono Hitung Ulang Subsidi Transportasi Umum, Bagaimana Tarif Transjakarta?

JAKARTA, iNews.id - Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku sedang menghitung ulang subsidi transportasi atau Public Service Obligation (PSO) di Jakarta imbas pemotongan dana bagi hasil (DBH) atau dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Pemotongan hampir Rp15 triliun itu mempengaruhi besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. 

"Nah, untuk (subsidi) transportasi ini saya lagi hitung, apakah perlu ada perubahan atau nggak, kan, gitu," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta dikutip, Jumat (7/11/2025).

Baca Juga

Israel Tetapkan Wilayah Perbatasan Mesir sebagai Zona Militer Tertutup, Ancam Tembak Siapa Pun

Dia menegaskan, subsidi transportasi di Jakarta menjadi tanggung jawab Pemprov Jakarta.

Sementara itu, pemotongan DBH dipastikan tidak akan menggangu Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hingga gaji aparatur sipil negara (ASN) lingkungan Pemprov Jakarta. 

Baca Juga

Pramono soal Kabar RS di Jakarta Tolak Rawat Warga Baduy Korban Begal: Tidak Benar!

"Ya, yang jelas begini, subsidi transportasi, kan, memang menjadi tanggung jawab Pemda DKI. Yang dipotong bukan subsidi transportasinya, tapi DBH-nya, dana bagi hasilnya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pemotongan DBH membuat wacana kenaikan tarif Transjakarta sebagai salah satu moda transportasi andalan mencuat pada 2026 mendatang.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli (MTZ) menyebut, penyesuaian subsidi transportasi dilakukan oleh legislatif bersama eksekutif. Menurutnya tak hanya Transjakarta, subsidi untuk MRT Jakarta dan LRT Jakarta juga berpotensi terdampak. 

"Nah untuk Komisi B, di mana mitranya adalah transportasi yang mendapatkan PSO ya ada Transjakarta, MRT, dan LRT. Ya kita akhirnya memang memotong ya, jadi dikurangin anggaran untuk subsidi ke transportasi umum," ujar MTZ, Selasa (4/11/2025)..

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut, meski ada pemangkasan subsidi transportasi, tarif layanan Transjakarta belum diputuskan untuk naik. Pihaknya bersama Pemprov tetap memperhatikan kajian ability to pay/willingnes to pay (ATP/WTP) sebagai dasar penetapan tarif baru. 

"Jadi, memang ada pengurangan subsidi, kita geser-geser, tapi tarif Transjakarta tidak naik, belum naik ya. Nanti mungkin di tahun depan baru kita nunggu gubernur kapan saat yang tepat untuk menaikkan ya. Total PSO awalnya kan Rp6 triliun. kalau yang Transjakarta Rp3,9 triliun. Kelihatannya akan naik, gubernur sedang menunggu saat yang tepat," ucapnya.

Editor: Reza Fajri