Pramono Janji Lindungi Nelayan di Cilincing: Jangan Sampai Terganggu Tanggul Beton!

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji akan memberikan perlindungan kepada nelayan di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Dia berupaya aktivitas penangkapan ikan tidak terganggu tanggul beton.

"Karena terus terang saya baru tahu beberapa hari ini, kami betul-betul memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama aktivitas para nelayan jangan sampai terganggu," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Baca Juga

Turki Buka Koridor Perdagangan Darat Bersejarah ke Yordania dan Suriah, Integrasi Timur Tengah Menguat?

Pramono menegaskan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKPRL) berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dia menyebut Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab untuk memastikan aktivitas nelayan tidak terganggu.

"Seperti yang saya sampaikan bahwa ini sepenuhnya izin dikeluarkan KKP dan pemerintah Jakarta bertanggung jawab bagaimana aktivitas nelayan dan warga tidak terganggu, tidak terdampak. Saya sudah meminta Dinas terkait untuk melakukan koordinasi dengan PT yang mendapatkan izin untuk itu," tegasnya.

Baca Juga

Perusahaan yang Bangun Tanggul Beton di Cilincing Jakut Akhirnya Buka Suara

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mengatakan tanggul beton di Pesisir Cilincing Jakarta Utara telah mengantongi izin.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono mengatakan KKP telah melakukan pengawasan terhadap lokasi tersebut pada 26 Agustus 2025 lalu.

Baca Juga

Heboh Tanggul Beton di Laut Cilincing, Pemprov DKI: Bukan Proyek Nasional

Baca Juga

Heboh Tanggul Beton di Cilincing, Pramono Minta KCN Jamin Akses ke Nelayan

Hasilnya, terdapat bangunan beton di lapangan terdiri atas dua bagian dengan panjang 300 meter dan 600 meter. Bangunan itu didirikan PT KCN untuk reklamasi demi kegiatan galangan kapal.

“Pemeriksaan kesesuaian berdasarkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 bangunan berada pada zona pelabuhan laut yang juga masuk dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Marunda,” kata Pung dalam keterangannya, Rabu (10/9/2025).