Pramono Lantik 521 Pejabat Fungsional DKI Jakarta, Terbanyak Satpol PP

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 521 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (4/3/2026). Dia menegaskan, pengisian jabatan tersebut dilaksanakan dengan prinsip meritokrasi.

"Hari ini dilantik 521 pejabat fungsional dari 15 jenis jabatan pada 11 perangkat daerah. Seluruh proses pengisian jabatan ini telah dilaksanakan dengan prinsip meritokrasi yang adil, transparan, dan akuntabel," ucap Pramono saat memberikan sambutan.

Baca Juga

Rudal Iran Menghantam Pangkalan Militer AS Terbesar di Timur Tengah

Dari keseluruhan pejabat fungsional yang dilantik, sebanyak 473 orang merupakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dia memberikan arahan khusus kepada pejabat Satpol PP agar menjalankan tugas dengan tegas dan tetap humanis.

"Sebagian besar pejabat fungsional yang dilantik hari ini adalah Polisi Pamong Praja, yaitu sebanyak 473 orang. Saya ingin menghimbau dan meminta seluruh jajaran Polisi Pamong Praja agar menjalankan tugas penegakan peraturan daerah dengan mengedepankan sikap yang tegas namun tetap humanis, profesional, dan tanpa diskriminasi," tuturnya.

Baca Juga

Momen Pramono Pamer ke Anies Sempurnakan JIS, Kini Makin Mudah Diakses

Pramono secara khusus menitipkan lima pesan penting kepada seluruh pejabat fungsional yang baru dilantik. Pertama, mereka diminta untuk memiliki kesiapan dan sikap adaptif dengan memahami secara utuh tugas dan tanggung jawab jabatan, serta mampu mengakselerasi program prioritas perangkat daerah sesuai dengan pembangunan Jakarta.

Baca Juga

Pramono hingga Anies Hadiri Cap Go Meh di Glodok, Diarak Barongsai dan Ondel-Ondel

Kedua, membangun pola kerja yang inovatif dan berorientasi hasil dengan menghadirkan inovasi dan perbaikan berdampak nyata bagi kualitas pelayanan publik.

"Yang ketiga, menjaga semangat bersinergi dan soliditas tim dengan membangun komunikasi yang terbuka, suasana kerja yang kondusif, serta bekerja dalam satu kesatuan untuk mencapai visi bersama," kata Pramono.

Kemudian, para pejabat diminta untuk menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas dengan tetap menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kritik. 

"Yang kelima, bekerja secara transparan dan akuntabel sehingga setiap keputusan dan upaya yang diambil dapat dipertanggungjawabkan serta menunjukkan kepercayaan masyarakat," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama