Pramono Resmikan 2 JPO di Pesanggrahan dan Pangkalan Jati, Dilengkapi Lift untuk Pengguna Prioritas

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meresmikan dua jembatan penyeberangan orang (JPO) baru pada Selasa (30/12/2025). Dua JPO yang diresmikan ialah JPO Pesanggrahan, Jakarta Barat dan JPO Pangkalan Jati, Jakarta Timur.

Pramono sempat menjajal JPO tersebut dan melihat-lihat materi pembangunan JPO sebelum akhirnya melakukan penandatanganan batu prasasti. Ia menyebut bahwa pembangunan JPO itu dilakukan sejak April 2025 silam berdasarkan permintaan masyarakat.

Baca Juga

Usai Bertemu Netanyahu, Trump Ancam Hamas dan Iran

"Dua JPO ini adalah dua JPO yang diminta oleh warga, kemudian dilakukan rapat Musrenbang, dan akhirnya diputuskan pada bulan April yang lalu, dan sekarang alhamdulillah sudah selesai," ucap Pramono kepada wartawan di JPO Pesanggrahan, Jakarta Barat, Selasa (30/12/2025).

KPO Pesanggrahan memiliki panjang 27 meter, sedangkan JPO Pangkalan Jati 31 meter, dengan diameter masing-masing sekitar 3 meter. Masing-masing dilengkapi ornamen khas budaya masing-masing kota administratif.

Baca Juga

Bupati Bogor Resmikan Flyover Soebianto dan JPO, Perkuat Aksesibilitas dan Keselamatan

"Yang di Cipinang ornamennya itu menggambarkan simbol dari daun pinang yang ada di Jakarta Timur, Sedangkan di sini (Jakarta Barat) adalah Ikan Cupang dan Anggrek," tutur dia.

Baca Juga

Pemprov DKI Lakukan Pemeliharaan Infrastruktur JPO di 18 Titik

Pramono meminta agar JPO ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan dirawat warga. Apalagi menurutnya JPO ini juga memfasilitasi kepentingan pengguna prioritas seperti lansia, penyandang disabilitas hingga ibu hamil.

"Harapannya masyarakat ikut merawat. Karena ini memang JPO juga untuk disabilitas, lansia, karena ada lift-nya. Sehingga dengan demikian kami sungguh sangat berharap, mari kita rawat bersama-sama," ujar dia.

Pramono menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mencanangkan pembangunan atau revitalisasi JPO hingga halte di kawasan Jakarta. Menurutnya, Pemerintah Provinsi terbuka akan kerjasama ini agar pembangunannya tidak harus menggunakan APBD.

"Kita juga bisa menggunakan kerja sama dengan perusahaan, pribadi, dan sebagainya, selama kemudian transparan dan terbuka yang saling memberikan keuntungan," tandas dia.

Editor: Puti Aini Yasmin