Pramono Respons Kekhawatiran Mendagri soal Penerbitan Obligasi: Bukan Hambatan bagi Jakarta

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI JakartaPramono Anung merespons kekhawatiran yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian terkait kemampuan ibu kota melunasi utang dari rencana penerbitan obligasi daerah. Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerbitkan obligasi senilai Rp3,5 triliun pada 2027.

Pramono menegaskan, nilai obligasi sebesar Rp3,5 triliun bukan menjadi hambatan bagi kondisi keuangan Jakarta. Menurutnya, kemampuan keuangan Jakarta melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan mampu melunasi pembayaran obligasi tersebut.

Baca Juga

Pemprov DKI bakal Luncurkan Obligasi Rp3,5 Triliun, Pramono: Bisa Dicontoh Daerah Lain

"Sebenarnya obligasi Rp3,5 triliun bagi Jakarta itu bukan sebuah hambatan, dan pasti Jakarta akan bisa menyelesaikannya dengan baik, siapapun yang akan menjadi Gubernur di Jakarta, makanya kenapa kemudian tenornya 7 tahun," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Pramono menambahkan, penerbitan obligasi ini merupakan salah satu skema creative financing yang dipilih Pemprov DKI Jakarta. Dia menyebut, rencana tersebut juga telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat. 

Baca Juga

Pramono Siap Luncurkan Obligasi Daerah Pertama Senilai Rp3,5 Triliun di 2027

"Tetapi memang di dalam aturan, sekarang ini kami sudah mendapatkan dukungan atau persetujuan dari Kemenko Perekonomian," kata dia.

Dia menegaskan, pihaknya selalu terbuka menerima masukan dari berbagai pihak. Dia pun berjanji akan berdiskusi panjang mengenai obligasi daerah ini dengan Tito Karnavian.

"Apa pun itu, sebagai gubernur saya juga pasti akan mendengarkan apa yang menjadi masukan dan saran dari Kemendagri. Sehingga dengan demikian, pada waktunya nanti, saya pasti akan berdiskusi dengan Bapak Mendagri," ucapnya.

Sebelumnya, Tito Karnavian menyampaikan, pihak masih mengkaji wacana penerbit obligasi daerah oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, sebelum menerbitkan obligasi, setiap kepala daerah harus memastikan kemampuan APBD dalam membayar kewajiban utang dari skema pembiayaan tersebut.

"Ya itu nanti kita kaji dulu, karena obligasi itu kan sama aja dengan berutangan, APBD-nya mampu nggak untuk membayar utang itu," kata Tito di Kementerian Keuangan, Senin (27/7/2026).

Tito lantas mengingatkan agar penerbitan obligasi daerah ini tidak merepotkan pemerintahan selanjutnya. Sebab dirinya tak ingin, penertiban obligasi saat ini malah menjadi beban utang bagi kepala daerah berikutnya.

"Jangan sampai menjadi beban bagi kepala daerah berikutnya. Kalau nggak punya kemampuan membayar kan repot," kata dia.

Editor: Aditya Pratama