Revitalisasi Monas Dihentikan Sementara Mulai Rabu

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menghentikan sementara proyek revitalisasi Monas mulai besok Rabu (29/1/2020). Hal itu merupakan keputusan dari pertemuan antara Pemprov Jakarta dan DPRD Jakarta hari ini, Selasa (28/1/2020).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta, Saefullah mengatakan hasil koordinasi dengan DPRD Jakarta adalah menghentikan sementara revitalisasi Monas. Dia mengatakan penghentian dilakukan untuk menghormati semua pemangku kepentingan.

Baca Juga

Terekam Kamera, Pria Ini Coba Bunuh Diri di Masjidilharam Makkah

"Hasil koordinasi ini akhirnya memutuskan revitalisasi Monas dihentikan sementara untuk menghormati," katanya di kawasan revitalisasi Monas.

Saefullah mengatakan Pemprov Jakarta sebenarnya lebih suka jika revitalisasi itu dilanjutkan. Dia menjelaskan bahwa proyek revitalisasi Monas akan dilanjutkan jika sudah mendapat persetujuan Kementerian Sekretaris Negara selaku Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Baca Juga

PDIP Sebut Revitalisasi Monas Kejahatan Lingkungan

"Kami menunggu keputusan komisi pengarah terkait penghentiannya dengan segala konsekuensi. Nanti yang menghentikan adalah Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan karena mereka yang pegang anggaran," ujarnya.

Di lokasi yang sama, Ketua DPRD Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemprov Jakarta mengikuti aturan yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) 25 tahun 1995 tentang Pengelolaan Kawasan Medan Merdeka. Dia meminta proyek revitalisasi Monas dilanjutkan jika sudah mendapat rekomendasi dari Kemensetneg.

"Jadi hari ini kami meminta kepada eksekutif untuk menghentikan sementara sampai surat rekomendasi dari Kemensetneg turun. Kalau Kemensetneg bilang izinkan tentu kami ikuti, tapi memang harus ada izin dari pemerintah pusat dalam hal ini komisi pengarah yang diketuai Kemensetneg," katanya.

Politikus PDIP itu menegaskan bahwa kawasan Monas merupakan cagar budaya. Dia berharap Pemprov Jakarta menghormati dan menghargai pemangku kepentingan lain atas persoalan itu.

"Ini adalah ikon nasional, bukan punya pemerintah daerah. Kami minta tolong kepada pihak eksekutif saling menghargai dan menghormati semua karena Jakarta merupakan ibu kota negara. Semoga ke depan komunikasi bisa lebih baik," ujarnya.

Editor: Rizal Bomantama