Sandi Bakal Sanksi SKPD yang Lambat Inventarisir Aset

JAKARTA,iNews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tengah getol mengejar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2018. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) rajin mencatat aset-aset milik pemprov.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, salah satu penentu agar penggunaan anggaran pemprov bisa mendapat opini WTP adalah pencatatan aset.

Baca Juga

Pasukan Operasi Khusus Ukraina Klaim Ledakkan Sistem Rudal S-400 Rusia di Crimea

“Yang harus mencatat aset-aset adalah masing-masing SKPD. Nanti semua akan dibuat kompilasi oleh Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD). Jadi, BPAD itu sebenarnya kompilator,” ujar Sandi di Balai Kota Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Menurut Sandi, sejauh ini masih ada beberapa SKPD yang belum maksimal melakukan pencatatan aset. Dia pun menyatakan akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Masih ada SKPD yang belum optimal mencatat aset-aset yang dimilikinya. SKPD yang seperti itu nantinya akan diberikan sanksi. Kami akan memberlakukan sistem reward and punishment,” tutur dia.

Masalah Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang tidak kunjung tuntas dan pembelian tanah di Cengkareng membuat pemprov khawatir dalam mengejar WTP. Sandi menilai dua masalah tersebut bisa menjadi batu ganjalan dalam mengejar predikat WTP.

Menurut Sandi, kasus Sumber Waras masih menunggu Yayasan RS Sumber Waras untuk mengembalikan dana pembelian lahan sebesar Rp191 miliar. Sedangkan lahan Cengkareng adalah kasus pembelian lahan yang dilakukan oleh pemprov, namum lahan tersebut sudah tercatat milik pemprov.

 “Dalam waktu dekat, kami akan mengumpulkan semua SKPD untuk diberikan arahan. Mereka harus tahu bahwa pencatatan aset merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.”ucapnya.

Editor: Khoiril Tri Hatnanto