Selain UMP Rp6,13 Juta, Pemprov DKI Siapkan Bantuan Pangan hingga Transportasi untuk Pekerja
JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.941. Selain penetapan upah minimum, Pemprov DKI juga menyiapkan sejumlah bantuan bagi pekerja, mulai dari layanan transportasi hingga biaya pendidikan.
Penetapan UMP tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 10 November 2026.
"Menetapkan upah minimum provinsi tahun 2027 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp6.136.941,00," bunyi Kepgub tersebut.
Selain menetapkan UMP, Pemprov DKI menyiapkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Bantuan yang disediakan meliputi layanan transportasi, penyediaan pangan dengan harga murah, serta bantuan biaya personal pendidikan.
"Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan kebijakan berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan dengan harga murah, dan biaya personal pendidikan," bunyi Kepgub tersebut.
Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang memiliki KTP DKI Jakarta dan menerima gaji paling besar 1,15 kali UMP. Penerima juga harus memenuhi kriteria lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketentuan UMP 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027 dan diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Perusahaan yang membayar upah di bawah ketentuan UMP dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
"Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, diktum keempat, dan diktum kelima dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Kepgub tersebut.
Editor: Aditya Pratama