Selesai Diperiksa soal Kasus Tanah Munjul, Ketua DPRD DKI Jelaskan Hal Ini ke KPK

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi diperiksa selama kurang lebih tiga jam oleh KPK, Selasa (21/9/2021). Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan tanah di Munjul.

Usai diperiksa, Prasetyo menyebut dirinya ditanya mengenai proses pengesahan anggaran untuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya terkait pembelian tanah di Munjul.

Baca Juga

Gara-gara Sanksi AS, Presiden Kolombia Gustavo Petro Sulit Gajian

"Saya sebagai ketua banggar menjelaskan semua dibahas dalam komisi, nah dalam komisi apakah itu diperlukan untuk ini, ya namanya dia minta selama itu ditujukan dengan baik tidak ada masalah," ujar Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Setelah itu, Prasetyo mengaku tidak tahu-menahu soal pembelian tanah di Munjul oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Baca Juga

Kasus Pengadaan Lahan Munjul, Ketua DPRD DKI Jakarta Diperksa KPK

"Pembahasan-pembahasan itu langsung sampai ke banggar besar, dari banggar besar kita langsung ketok palu. Dari situ saya serahkan ke eksekutif. Nah itu eksekutif yang punya tanggung jawab," ujarnya.

Selain itu, Prasetyo mengaku tidak mengenal satupun para tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Kota Jakarta Timur tahun 2019.

"Tidak ada yang kenal, karena pada saat itu pelaksanan banggar bukan saya, Pak (Tri Wicaksana) jadi kolektif kolegial. Nah pada saat itu ada defisit anggaran Rp18 triliun saya sisir sampai surplus Rp1 triliun, nah setelah itu saya gelondongkan ke esksekutif. Itu saja tugas saya," katanya.

Diketahui dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang dan satu korporasi sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Kota Jakarta Timur tahun 2019.

Keempat orang tersangka tersebut yakni mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan (YRC). Kemudian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtunewe (AR); Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian (TA); dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar (RHI).

Sedangkan satu tersangka korporasi yakni PT Adonara Propertindo. Para tersangka tersebut disinyalir telah merugikan keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar.

Editor: Rizal Bomantama