SPBU Nakal di Bogor Curangi Takaran BBM, Pengawas Jadi Tersangka

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap dugaan kecurangan takaran bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. HZH selaku pengawas SPBU ditetapkan sebagai tersangka.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin menjelaskan, kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat yang mencurigai praktik kecurangan di SPBU tersebut.

Turki Bantu Bebaskan 200 Warga Sipil yang Terjebak di Terowongan Gaza

Tim penyelidik dari Subdit I Dittipidter Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Metrologi Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan dan PT Pertamina Patra Niaga kemudian melakukan inspeksi dan menguji pompa ukur BBM di SPBU tersebut pada Rabu (5/3/2025) lalu.

SPBU Sungai Misang Merangin Disegel usai Lalai Jual Bensin Bercampur Air

Dari hasil penyelidikan, pihaknya menemukan adanya kabel tambahan yang terpasang di dalam blok kabel arus di bawah dispenser. Kabel tersebut tersambung pada panel listrik dan terhubung dengan perangkat elektronik tambahan, terdiri atas satu mini smart switch, satu MCB (Miniature Circuit Breaker) serta dua relay.

"Komponen ini diduga berfungsi untuk mengurangi takaran BBM yang dikeluarkan oleh mesin dispenser. Dari hasil pengujian menggunakan bejana ukur standar dengan kapasitas 20 liter, ditemukan adanya kekurangan volume BBM sebesar 605 hingga 840 mililiter per 20 liter yang seharusnya diterima oleh konsumen," kata Nunung, Rabu (19/3/2025).

"Dengan kata lain, pelanggan SPBU ini dirugikan akibat berkurangnya jumlah BBM yang diterima dibandingkan dengan takaran yang seharusnya," imbuhnya

Praktik kecurangan ini telah berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat pengguna BBM. Alat tambahan ini sengaja disembunyikan sehingga tidak terdeteksi saat petugas Metrologi Legal melakukan pemeriksaan setiap tahun.

Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, perbuatan ini memenuhi unsur pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang memasang alat tambahan pada alat ukur, takar, atau timbang yang telah ditera atau ditera ulang dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal satu tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.

Editor: Reza Fajri