Taman Bendera Pusaka Buka 24 Jam, Pramono: Bukan Tempat untuk Tidur!

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan, bukan merupakan tempat untuk tidur. Diketahui, taman hasil integrasi Taman Ayodya, Taman Leuser, dan Taman Langsat itu dibuka 24 jam.

"Jadi taman ini adalah untuk taman bersama, bukan tempat untuk tidur. Jadi kalau ada warga yang kemudian untuk tidur-tiduran dan sebagainya, ya tentunya ada sekuriti yang akan mengingatkan," ujar Pramono di Jakarta, dikutip Minggu (15/3/2026).

Baca Juga

Langka, Penasihat Trump Desak AS Nyatakan Menang lalu Kabur dari Perang Iran

Adapun beragam fasilitas olahraga dan rekreasi juga tersedia untuk menunjang aktivitas masyarakat, seperti lapangan padel, lapangan multifungsi yang dapat digunakan untuk basket, tenis, maupun bulu tangkis, serta amphitheater untuk kegiatan komunitas dan pertunjukan.

“Dengan luas sekitar 5,6 hektare dan jogging track sepanjang 1,2 kilometer, taman ini diharapkan menjadi salah satu pilihan ruang publik bagi warga Jakarta untuk berolahraga maupun beraktivitas,” kata Pramono.

Baca Juga

Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno Diskusi di Taman Bendera Pusaka

Dia mengungkapkan desain taman ini terinspirasi dari filosofi Sang Saka Merah Putih. Konsep tersebut diwujudkan melalui dua zona utama, yakni zona merah yang aktif dan dinamis serta zona putih yang tenang dan reflektif. 

Kedua zona itu dihubungkan oleh jalur pedestrian, jembatan penghubung, serta ruang terbuka yang memungkinkan pengunjung menikmati taman secara menyeluruh.

Baca Juga

Revitalisasi Taman Semanggi Telan Anggaran Rp134 Miliar, Pramono: Tak Pakai APBD

Taman ini dilengkapi berbagai elemen vegetasi. Terdapat 12 jenis tanaman dengan total sekitar 285 pohon, termasuk sejumlah pohon langka seperti menteng, eboni, cempaka, dan kecapi.

Pramono menegaskan proyek revitalisasi taman ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pembangunan taman ini sepenuhnya merupakan hasil kerja sama dengan pihak swasta melalui mekanisme Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L), sehingga tidak menggunakan dana APBD,” katanya.

Editor: Rizky Agustian