Tim Hukum Gerindra Bongkar Dugaan Kecurangan Pilkada Jakarta, 80 Laporan Tak Ditanggapi Bawaslu

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra membongkar sederet dugaan kecurangan Pilkada Jakarta 2024. Nantinya temuan kecurangan tersebut akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami saat ini bersama rekan-rekan berkoordinasi dengan tim pasangan RIDO serta dengan relawan yang lain, rencananya akan melakukan permohonan perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi," kata Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, Munathsir Mustaman kepada wartawan, Sabtu (7/12/2024).

Baca Juga

Israel Akan Persenjatai 10.000 Tentara Cadangan

Munatshir menjelaskan, ada dua masalah utama dalam Pilkada 2024. Pertama, tidak terdistribusinya formulir C6, yang berisi undangan pemungutan suara.

"Total C6 yang tidak terdistribusi di Jakarta adalah 167 kasus. Merujuk Putusan MK Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, C6 yang tidak terdistribusi adalah objek PSU," katanya.

Baca Juga

Timses RIDO Kumpulkan Bukti Dugaan Kecurangan Pilkada Jakarta untuk Dibawa ke MK

Berdasarkan data tim internal, kata Munatshir, terdapat 24 formulir C6 yang tidak tersebar di wilayah Jakarta Pusat, lalu 14 di Jakarta Barat, 40 di Jakarta Utara, 80 di Jakarta Timur, dan 9 di Jakarta Selatan.

Baca Juga

Terkait Dugaan Kecurangan Hasil Pilkada Jakarta, Timses RIDO Bersama Tim Advokasi Siapkan Gugatan ke MK

Kedua, mengenai 80 laporan mereka yang belum ditanggapi oleh Bawaslu. 

"Kami belum mendapatkan update dari Bawaslu terkait sekitar 80 laporan masyarakat yang kami masukkan ataupun relawan yang dimasukkan ke Bawaslu DKI," katanya.

Editor: Faieq Hidayat