Tumpang Tindih Data Penerima KIS dan KJS, Kemensos Gandeng Pemprov DKI

JAKARTA,iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kementerian Sosial (Kemensos) menyoroti tumpah tindih data warga penerima layanan kesehatan dan pendidikan dari pemerintah.

Pemprov dan Kemensos menilai carut marut data warga Jakarta penerima layanan itu disebabkan tidak adanya sinergisitas antara kementerian dengan Dinas Sosial (Dinsos).

Rusia Akan Uji Coba Senjara Nuklir jika Negara Lain Melakukannya

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta Pemprov DKI rutin melaporkan data penerima Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar bersinergi dengan data Kemensos. Harapannya agar data pemerintah pusat saat menyalurkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat tidak tumpang tindih.

“Pemetaan terhadap UPT (unit pelaksana teknis) dalam koordinasi dinsos di Provinsi DKI dengan Kemensos harus dibangun sesuai dengan kebutuhan, selain itu juga bersama-sama dalam pemetaan penyandang masalah kesejahteraan sosial,” kata Khofifah di kediamannya Jalan Widyacandra IV Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2018).

Sejauh ini, Khofifah menilai masih banyak masyarakat, khususnya warga Jakarta banyak yang menerima double dua layanan tersebut. Misalnya, setelah mendapat KJP tetap menerima KIP atau KJS dengan KIS.

“Nah, overlap seperti ini yang kita berusaha mencari solusi bersama, kita rapikan bersama, kita perlu pemadanan kembali supaya tepat sasaran,” ujar dia.

Mensos khawatir, kondisi itu justru mengesampingkan warga yang seharusnya menerima layanan. Akibatnya, persoalan kesenjangan warga di Jakarta semakin bertambah.

“Kita juga melihat bahwa unregistered people ini misalnya, di antara mereka kemungkinan pernah menerima KIS dari daerah lain, pernah punya KIP, tetapi di Jakarta ada datanya lagi, ini kan perlu adjustment,” terang Khofifah.

Menanggapi permintaan Mensos, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pemprov siap mendukung rencana sinkronisasi data yang akan dilakukan Kemensos. Pemprov tidak ingin warga Jakarta yang seharusnya menerima layanan kesehatan dan pendidikan justru tidak terkaver.

“Kami juga punya data khusus di DKI, kita bisa menghadirkan sinkronisasi data. Insyaallah, Pemprov DKI akan melakukan pemutakhiran sehingga program yang kita lakukan tepat sasaran, terutama mengangkat beberapa persen warga yang menjadi unregistered people,” kata Sandi.

Editor: Khoiril Tri Hatnanto