Usai Rusuh Mako Brimob, Sidang Tuntutan Terdakwa Bom Thamrin Ditunda

JAKARTA,INews.id - Sidang terdakwa kasus teroris Bom Thamrin Aman Abdurahman di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (11/5/2018), ditunda. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan itu diundur lantaran Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkendala teknis keamanan pascarusuh di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Akhmat Zaini itu berlangsung singkat. Tidak sampai satu 30 menit. JPU menyampaikan permohonan penundaan karena tidak dapat menghadirkan terdakwa dengan alasan kendala teknis dan berkas tuntutan belum siap.

Baca Juga

Viral! Helikopter Rusia Jatuh Tewaskan 5 Orang: Ekor Patah, Masih Nekat Terbang lalu Hantam Rumah

“Mohon izin yang mulia, terdakwa dan JPU belum bisa melakukan penuntutan karena kendala teknis. Ini mungkin sudah sering kali, mohon diperhatikan,” kata JPU Anita Dewiyani, Jumat (11/5/2018).

Nama Aman Abdurahman sempat disebut dalam tuntutan kerusuhan napi teroris di Mako Brimob, Selasa-Kamis (8-10/5/2018). Aman merupakan pimpinan tertinggi Jamaah Anshorut Daulah (JAD). Saat ini Aman ditahan di Mako Brimob. Anita menuturkan, JPU tidak dapat menghadirkan terdakwa karena masih dilakukan sterilisasi dan penyelidikan oleh polisi pascakerusuhan di Mako Brimob. “Juga terkendala libur panjang,” ucapnya.

Kuasa hukum terdakwa, Asludin Hatjani mengatakan, JPU meminta waktu satu minggu untuk kembali menghadirkan terdakwa. Menurutnya, pengacara juga belum ada komunikasi dengan Aman untuk membahas sidang tuntutan.

“Suasana sekarang belum kondusif. Saya belum tahu, belum kontak langsung dengan Aman. Kondisi Aman baik, hanya suasana belum kondusif jadi belum bisa jemput untuk sidang. Malam kejadian mencoba ke sana tetapi tidak diperbolehkan,” ujar Asludin.

Dalam dakwaan yang dibacakan JPU pada 15 Februari lalu, Aman disebut sebagai orang yang merancang pengeboman Gereja Oikumene di samarinda tahun 2016, bom Thamrin 2016, bom Kampung Melayu 2017, penembakan polisi di Medan dan Bima 2017. Aman Abdurahman didakwa pasal 14 junto pasal 6 Perpu No 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terdakwa diancam hukuman pidana penjara seumur hidup.

Editor: Khoiril Tri Hatnanto