10 Mantan Kapolri Temui Prabowo, Bahas Isu Internal Polri hingga Dukung Penegakan Hukum
JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 10 mantan Kapolri menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan dan memperkuat penegakan hukum. Mereka menegaskan penegakan hukum harus berlandaskan Pancasila serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan 10 mantan Kapolri dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 8 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh organisasi terhadap pemerintahan Prabowo.
"Jenderal Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku," demikian keterangan unggahan resmi akun media sosial @sekretariat.kabinet dikutip Senin (9/10/2026).
Pertemuan Presiden Prabowo dengan para purnawirawan Polri berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Mereka juga bertukar pandangan mengenai sejumlah persoalan, terutama yang berkaitan dengan kondisi internal institusi Polri.
"Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu terjadi, khususnya mengenai internal institusi Polri," tulis akun tersebut.
Adapun 10 mantan Kapolri yang hadir yakni Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.
Pertemuan tersebut menjadi ajang bagi para senior Polri untuk menyampaikan pandangan mengenai masa depan institusi kepolisian. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Editor: Donald Karouw