13.430 Narapidana Dibebaskan Hari ini karena Covid-19, Ini Detailnya

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) telah menjalankan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk membebaskan 30.000 narapidana dan anak binaan. Per hari ini Rabu (1/4/2020), sejak pagi hingga sore hari, tercatat ada sekitar 13.430 narapidana yang dibebaskan.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Nugroho mengatakan, pembebasan dibagi ke dalam dua kategori. Kategori pertama yaitu, integrasi dan proses kedua adalah asimilasi.

Murka Soal Greenland, Pejabat NATO Tolak Berbagi Intelijen dengan AS

"Untuk proses pembebasan yang masuk dalam kategori integrasi jumlahnya mencapai 4.339 narapidana. Sedangkan asimilasi jumlahnya 9.091 narapidana," ucapnya dalam video teleconfrence, Rabu.

Nugroho menuturkan, bukan hanya 30.000 narapidana dan anak binaan yang akan dibebaskan. Menurut dia, jumlah itu akan terus bertambah, namun dia tidak mengunkapkan jumlah pastinya.

Kemenkumham Larang Sementara WNA Masuk Indonesia

Merujuk arahan dari Menkumham Yasonna, dia memaparkan, pembebasan 30.000 narapidana dan anak binaan ini diminta dapat rampung dalam waktu tujuh hari. Tujuh hari tersebut terhitung sejak pertama kali dilakukan yaitu, hari Rabu 1 April 2020.

"Pesan dari Pak Menteri Yasonna, sedapat-dapatnya pelaksanaan Permenkumham Nomor 10 ini dalam tujuh hari bisa dilaksanakan," ucapnya.

Kanwil Kemenkumham Jatim Tetapkan 7 Lapas untuk Rujukan ODP Virus Corona

Kemenkumham sebelumnya menyatakan akan membebaskan sekitar 30.000 narapidana dan anak dari lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, serta lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Pembebasan 30.000 narapidana dan anak tersebut dilakukan setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19

Yasonna saat ini juga tengah mengkaji perubahan peraturan pemerintah (PP). PP itu nantinya berguna menambah lagi kuota para narapidana agar dapat dibebaskan dengan berbagai mekanisme.

Yasonna mengatakan, langkah itu diambil lantaran narapidana yang menghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) masih kelebihan muatan (over capacity), meskipun dirinya telah membebaskan 30.000 narapidana dan anak binaan melalui proses asimilasi dan integrasi.

"Kami sedang mengkaji perubahan PP, untuk menambah jumlah yang memperoleh PB (pembebasan bersyarat), CMB (cuti menjelang bebas), CB (cuti bersyarat) dan asimilasi. Sedang kami simulasi dan hitung," ucapnya ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu (1/4/2020).

Dia menyebutkan, walaupun telah membebaskan 30.000 narapidana, hingga saat ini jumlah narapidana di Indonesia masih tinggi. Menurutnya, jumlahnya tercatat masih di kisaran 271.000 narapidana.

"Dengan jumlah 271.000 lebih narapidana dan tahanan, berkurang 30.000-an, itu masih overkapasitas," katanya.

Editor: Djibril Muhammad