1,9 Juta Keluarga Dicoret dari Daftar Penerima Bansos!

Selasa, 03 Juni 2025 - 08:17:00 WIB

Ilustrasi bansos. Sebanyak 1,9 juta keluarga dicoret dari daftar penerima (Foto: Freepik)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melaporkan sebanyak 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tidak lagi mendapat bantuan sosial (bansos) pada triwulan kedua 2025. Adapun, bansos yang dimaksud yakni program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Menurutnya, keputusan itu diambil setelah Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKM) melakukan verifikasi ulang dan ditemukan kesalahan data.

Meski Imbalannya Normalisasi Israel dengan Arab Saudi, Netanyahu Tolak Negara Palestina

“Dari hasil ground-checking ada 1,9 juta lebih data yang disebut inclusion errors, mereka semestinya tidak dapat (bantuan), tapi selama ini dapat bantuan. Ada juga exclusion errors, yang mestinya dapat tapi tidak dapat,” ucap Gus Ipul saat Konferensi Pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (3/6/2025).

Gus Ipul memastikan bahwa proses verifikasi ini untuk memastikan bansos benar-benar tepat sasaran. Ke depan, proses verifikasi ini juga akan dimutakhirkan secara berkala tiap tiga bulan.

Dedi Mulyadi Tepis Syarat Vasektomi untuk Penerima Bansos: Tidak Ada Kebijakan Itu

Usai Gaduh, Dedi Mulyadi Klarifikasi Penerima Bansos Tak Harus Vasektomi

Dia pun merinci dari 1,9 juta KPM yang dihapus dari daftar penerima bansos triwulan II 2025 ini, 616.367 KPM di antaranya adalah penerima PKH.

Kemudian, 1.286.066 KPM lainnya adalah penerima BPNT. Gus Ipul mengatakan, penghapusan 1,9 juta KPM dari daftar penerima PKH dan BPNT ini berpotensi menghemat anggaran bansos hingga Rp14,4-17,9 triliun.

Sementara itu, ada sebanyak 45 persen penyaluran bansos PKH dan sembako yang tidak tepat sasaran.

“Program Keluarga Harapan dan Sembako ditengarai ada 45 persen yang tidak tepat sasaran. Untuk itulah dari awal Presiden memerintahkan kepada kami semua, kita, untuk konsolidasian data dan yang diberi tugas adalah Kepala BPS dan segenap jajaran,” paparnya.

Editor: Puti Aini Yasmin