2 Contoh Teks Editorial Tentang Politik beserta Strukturnya
JAKARTA, iNews.id - Ada sejumlah contoh teks editorial tentang politik beserta strukturnya bisa dijadikan referensi maupun materi pembelajaran.
Teks editorial merupakan salah satu jenis teks yang sering dimuat di media massa, baik media cetak maupun media online. Teks ini memiliki peran penting dalam membentuk opini publik tentang berbagai isu yang sedang berkembang.
Ada berbagai contoh teks editorial beserta strukturnya yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam penulisan teks editorial.
Teks editorial dapat membahas berbagai isu, baik isu politik, sosial, maupun ekonomi. Membaca teks editorial dapat membantu kita untuk berpikir kritis dan lebih bijak dalam menanggapi suatu masalah.
Teks editorial dapat ditulis dengan berbagai tujuan, seperti untuk membela, mengkritik, memuji, mengajarkan, atau menampilkan suatu masalah.
Untuk memahami teks editorial lebih lanjut, berikut contoh teks editorial tentang politik beserta strukturnya, dilansir berbagai sumber, Minggu (12/11/2023).
Teks editorial adalah teks opini, sehingga teks tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan mengikuti aturan penulisan yang berlaku. Aturan penulisan tersebut harus memperhatikan aspek kelogisan.
Teks editorial memiliki struktur yang terdiri dari tiga bagian, yaitu pernyataan pendapat (tesis), argumentasi, dan penegasan ulang pendapat (reiteration).
1. Pernyataan Pendapat atau Tesis
Bagian pertama dari teks editorial adalah pernyataan pendapat (tesis). Bagian ini berisi sudut pandang penulis tentang isu yang diangkat. Sudut pandang tersebut dapat berupa pernyataan atau teori, dan harus didukung dengan argumen yang kuat.
2. Argumentasi
Bagian kedua dari teks editorial adalah argumentasi. Bagian ini berisi alasan atau bukti yang kuat untuk mendukung pernyataan tesis. Bukti tersebut dapat berupa data, pernyataan ahli, atau fakta yang kredibel.
3. Penegasan Ulang Pendapat atau Reiteration
Bagian ketiga dari teks editorial adalah penegasan ulang pendapat (reiteration). Bagian ini berisi penguatan kembali dari pendapat yang telah disampaikan sebelumnya, dengan didukung oleh fakta-fakta yang telah disebutkan sebelumnya.
Contoh 1
Baliho Politik di tengah Pandemi
Pernyataan Pendapat (Tesis):
Meskipun tahun 2024 masih jauh, baliho-baliho calon presiden sudah terlihat di mana-mana. Setiap calon memiliki strategi untuk meyakinkan masyarakat, salah satunya dengan menyampaikan visi dan misi mereka.
Mereka berusaha membuktikan keberhargaan mereka agar dapat menjadi kandidat kuat dalam pemilihan presiden RI.
Argumentasi:
Pada dasarnya, publikasi awal dari para kandidat bukanlah hal yang salah. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengenal mereka dengan lebih luas.
Namun, saat bangsa ini sedang menghadapi pandemi, publikasi ini terasa kurang tepat dan mengundang kesedihan.
Selain itu, baliho-baliho yang dipasang cenderung monoton dan tidak memberikan informasi penting kepada masyarakat, hanya menampilkan foto dan nama calon.
Hal ini menyebabkan munculnya kritik keras dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika politik.
Menurut Cahyo Seftyono, seorang pengamat politik dari Universitas Negeri Semarang, penggunaan baliho dalam kampanye sebenarnya sah-sah saja jika dilihat dari segi strategi politik.
Namun, akan lebih baik jika baliho tersebut didesain secara edukatif dan inovatif agar lebih mempengaruhi masyarakat.
Cahyo juga mengungkapkan bahwa tujuan pemasangan baliho ini adalah untuk meningkatkan popularitas para politisi dan para penentu di balik layar menjelang pemilihan presiden 2024.
Jika strategi yang digunakan hanya sebatas tampilan visual, masyarakat berpotensi untuk merasa tidak menyukai dunia politik, terutama di tengah pandemi yang sedang berlangsung.
Penegasan Ulang:
Oleh karena itu, lebih baik jika mereka, baik melalui instruksi atau inisiatif sendiri, lebih fokus pada kesehatan bangsa.
Semua pihak seharusnya bekerja sama untuk menangani pandemi ini, bukan hanya mencari kesuksesan pribadi dalam pemilihan presiden 2024.
Contoh 2
Zaman dan Kebebasan Pers di Turki
Pernyataan Pendapat (Tesis):
Pengambilalihan kantor pusat surat kabar terbesar di Turki, Zaman, oleh polisi menandai awal kegelapan kebebasan pers di negeri itu.
Menurut berita hari Sabtu lalu, polisi dengan kekerasan menyerbu kantor koran itu, dengan menembakkan gas air mata dan tembakan meriam air, dan mendudukinya. Polisi menguasai surat kabar terbesar di Turki itu, tiras koran tersebut 650.000 eksemplar, dan terbitan bahasa Inggrisnya, Today's Zaman, dan kantor berita Cihan.
Argumentasi:
Tindakan itu dilakukan polisi setelah pengadilan mengabulkan permohonan pihak kejaksaan untuk mengambil alih koran itu secara administratif. Koran itu dianggap berhubungan dengan musuh utama Recep Tayyip Erdogan, yakni ulama Fethullah Gulem, yang sekarang di AS.
Penyerangan dan pengambilalihan terhadap manajemen Feza Media Group yang menerbitkan Zaman, Today's Zaman, dan Cihan, merupakan pukulan terakhir terhadap kebebasan pers di Turki. Pengambilalihan manajemen media seperti itu merupakan salah satu cara pemerintah untuk membungkam media.
Selain media cetak yang sudah "dibungkam", media elektronik juga sudah ada yang bernasib sama, yakni Bengütürk TV dan IMC TV. Sebelumnya, saluran televisi milik Samanyolu Broadcasting Group dan Ipek Media Group juga "dibungkam".
Padahal, konstitusi Turki menjamin kebebasan berpendapat, mengemukakan pemikiran, dan kemerdekaan pers. Akan tetapi, yang terjadi tidaklah demikian. Menurut Reporters without Borders, Indeks Kebebasan Turki pada tahun 2015 menempati peringkat ke-149 dari 180 negara yang disurvei. Angka itu menjelaskan betapa kebebasan pers menghadapi persoalan besar di negara yang selalu disebut-sebut sebagai negara demokrasi. Media adalah pilar keempat demokrasi.
Karena itu, wajar kalau berbagai kalangan menyebut bahwa tindakan otoritas Turki pada hari Jumat lalu menandai masa kegelapan dan kesuraman.
dalam kebebasan pers. Padahal, media massa yang bebas memberikan dasar bagi pembatasan kekuasaan negara. Dengan demikian, ada kendali atas negara oleh rakyat sehingga menjamin hadirnya lembaga-lembaga politik yang demokratis sebagai sarana yang paling efektif untuk menjalankan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu. Apabila negara mengendalikan media massa, maka terhambat pula cara untuk memberitakan penyalahgunaan wewenang dan korupsi oleh pejabat negara.
Pernyataan Ulang:
Itulah yang terjadi di Turki sekarang ini. Kekuasaan telah membungkam kebebasan pers, yang sebenarnya pembungkaman seperti tidak ada artinya karena sekarang ini begitu banyak saluran informasi yang membanjiri masyarakat dengan beragam informasi, termasuk informasi tentang keotoriteran penguasa.
Demikianlah dua contoh teks editorial tentang politik beserta strukturnya. Semoga artikel ini dapat membantu Anda untuk memahami teks editorial dengan lebih baik.
Editor: Johnny Johan Sompotan