2 Helikopter Jatuh saat Misi Padamkan Karhutla, Ahli Ungkap Risiko Water Bombing

JAKARTA, iNews.id - Dua helikopter yang terlibat dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengalami kecelakaan di Kalimantan dalam kurun waktu lima hari. Dua insiden tersebut terjadi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta menimbulkan korban jiwa.

Kecelakaan pertama menimpa helikopter Mi-17V5 milik TNI AD di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, pada 4 November 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan tiga personel gugur.

Baca Juga

1 Kru Helikopter Gugur, BNPB Evaluasi Keselamatan Operasi Udara Misi Karhutla

Lima hari kemudian, tepatnya 8 November 2026, helikopter Super Puma yang dikontrak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jatuh di Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dalam insiden ini, satu kru meninggal dunia.

Dua kecelakaan tersebut menjadi perhatian karena terjadi saat operasi penanggulangan karhutla.

Baca Juga

Identitas Kru Helikopter yang Gugur saat Misi Karhutla di Kalsel, Sempat Hilang di Sungai Barito

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Daryono, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban sekaligus mengingatkan pentingnya keselamatan personel dalam operasi kemanusiaan.

"Kita menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban kecelakaan pertama sekaligus bersyukur atas keselamatan seluruh kru dalam kejadian terbaru. Kedua peristiwa ini mengingatkan bahwa tugas kemanusiaan dalam penanggulangan bencana juga memiliki risiko keselamatan yang harus dikelola secara serius," ujar Daryono dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (9/11/2026).

Baca Juga

1 Kru Helikopter Misi Karhutla yang Jatuh di Sungai Barito Ditemukan Meninggal

Lantas, apa saja fakta penting di balik dua kecelakaan helikopter tersebut? Berikut penjelasannya.

1. Operasi Water Bombing Memiliki Risiko Tinggi

Daryono menjelaskan, pemadaman karhutla menggunakan helikopter merupakan operasi penerbangan khusus dengan tingkat kompleksitas tinggi. Salah satu tahapan paling berisiko adalah pengambilan air atau water scooping maupun dipping menggunakan bambi bucket.

Baca Juga

Helikopter Jatuh saat Padamkan Karhutla di Kalsel, BNPB Evaluasi 7 Aspek Keselamatan

Dalam proses tersebut, helikopter harus terbang pada ketinggian rendah sambil menjaga kestabilan posisi. Pilot juga harus mengendalikan perubahan beban ketika wadah penampung air mulai terisi.

Bertambahnya beban dapat memengaruhi kebutuhan daya mesin, karakteristik penerbangan, hingga kemampuan helikopter untuk kembali menambah ketinggian.

Baca Juga

Update Helikopter BNPB Jatuh di Sungai Barito, 1 Kru Belum Ditemukan 2 Selamat

"Kondisi angin, keterbatasan ruang manuver, karakteristik perairan, serta kemungkinan hambatan di sekitar lokasi pengambilan air juga menjadi faktor risiko yang perlu diperhitungkan. Karena itu, fase pengambilan air merupakan salah satu tahapan kritis yang membutuhkan kewaspadaan dan ketelitian tinggi," ujar Daryono.

2. Dua Kecelakaan Belum Tentu Memiliki Penyebab yang Sama

Meski terjadi dalam waktu berdekatan dan sama-sama berkaitan dengan operasi pemadaman karhutla, kedua kecelakaan tersebut tidak bisa langsung disimpulkan memiliki penyebab yang sama.

Daryono mengingatkan, setiap insiden harus diperiksa secara terpisah melalui investigasi menyeluruh. Pemeriksaan perlu mencakup kondisi teknis helikopter, performa mesin, konfigurasi dan berat muatan, hingga kondisi cuaca.

Selain itu, prosedur operasional, karakteristik lokasi pengambilan air, faktor manusia, dan pengambilan keputusan selama penerbangan juga harus menjadi bagian dari investigasi.

"Investigasi perlu mencakup kondisi teknis helikopter, performa mesin, konfigurasi dan berat muatan, kondisi meteorologi, karakteristik lokasi pengambilan air, prosedur operasional, serta faktor manusia dan pengambilan keputusan selama penerbangan. Kita perlu menghormati proses investigasi resmi dan menghindari spekulasi yang dapat menimbulkan kesimpulan prematur," katanya.

3. Perlu Evaluasi Keselamatan Seluruh Armada

Daryono menilai dua kecelakaan tersebut menjadi alasan kuat untuk mengevaluasi keselamatan operasi pemadaman karhutla secara menyeluruh. Evaluasi tidak harus menunggu seluruh hasil investigasi resmi selesai.

Pemeriksaan dapat dimulai dari kelayakan teknis armada, kompetensi dan kesiapan kru, kepatuhan terhadap prosedur operasi standar, hingga penilaian risiko di setiap lokasi pengambilan air.

Selain itu, perhitungan batas beban operasional, cadangan daya mesin, kondisi cuaca, serta waktu kerja dan istirahat kru juga perlu diperhatikan.

"Aspek penting lainnya adalah perhitungan batas beban operasional, ketersediaan cadangan daya mesin, kondisi cuaca, waktu kerja dan istirahat kru, serta kesiapan menghadapi keadaan darurat. Evaluasi ini bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan sebagai langkah pencegahan agar risiko serupa dapat ditekan," ujarnya.

4. Budaya Keselamatan Harus Menjadi Prioritas

Menurut Daryono, keselamatan penerbangan tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman pilot atau kecanggihan helikopter. Operasi berisiko tinggi membutuhkan sistem manajemen keselamatan yang kuat.

Setiap penerbangan harus diawali dengan penilaian risiko, pengarahan keselamatan, dan penetapan batas operasional yang jelas.

Daryono juga menekankan pentingnya kewenangan kru untuk menunda atau menghentikan misi jika kondisi penerbangan dinilai tidak aman. Keputusan tersebut tidak boleh mendapat tekanan hanya demi mengejar target pemadaman.

"Kru juga harus memiliki kewenangan untuk menunda atau menghentikan misi apabila kondisi dinilai tidak aman, tanpa tekanan untuk tetap menyelesaikan target pemadaman. Prinsip safety first hrs mjd bagian dari budaya organisasi, bukan sekadar slogan. Dalam operasi berisiko tinggi, keberhasilan misi tidak hanya diukur dari luas kebakaran yang berhasil dipadamkan, tetapi juga dari kemampuan memastikan seluruh personel kembali dengan selamat," kata Daryono.

5. Koordinasi dan Pengawasan Operasi Udara Perlu Diperkuat

Operasi pemadaman karhutla melibatkan banyak pihak, mulai dari BNPB, TNI, pemerintah daerah, operator penerbangan, hingga petugas pengendalian kebakaran di lapangan.

Karena itu, koordinasi diperlukan dalam menentukan wilayah operasi, memilih sumber air, memantau kondisi cuaca, serta mengatur lalu lintas helikopter.

Kesiapan penyelamatan darurat juga harus menjadi perhatian. Pengawasan keselamatan perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama ketika operasi berlangsung intensif dalam waktu panjang.

"Pengawasan keselamatan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama ketika operasi berlangsung intensif dlm waktu panjang. Temuan awal dari evaluasi keselamatan harus segera diterjemahkan mjd tindakan korektif dan pencegahan yang dapat diterapkan pada seluruh armada yang beroperasi," ujar Daryono.

6. Keselamatan Personel Menjadi Bagian dari Keberhasilan Penanggulangan Bencana

Daryono menegaskan, dua kecelakaan helikopter dalam lima hari harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem keselamatan operasi pemadaman karhutla di Indonesia.

Menurutnya, penanggulangan bencana memang membutuhkan respons cepat. Namun, kecepatan tidak boleh mengorbankan keselamatan personel yang bertugas di garis depan.

Upaya melindungi lingkungan, hutan, dan masyarakat harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap para petugas.

"Jangan sampai upaya mengurangi dampak suatu bencana justru menimbulkan korban baru akibat risiko operasional yang sebenarnya dapat diidentifikasi dan dikendalikan. Oleh karena itu, penguatan manajemen risiko, disiplin prosedur, kesiapan teknis, dan budaya keselamatan perlu menjadi prioritas bersama dlm setiap operasi kemanusiaan," katanya.

Editor: Donald Karouw