2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Produksi Beras Naik, Pengadaan Bulog Cetak Rekor

JAKARTA, iNews.id - Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai upaya penguatan ketahanan pangan nasional. Produksi beras dan jagung meningkat sepanjang 2025, sementara pengadaan beras dalam negeri pada 2026 melampaui target pemerintah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi nasional pada 2025 mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat 13,29% dibandingkan 2024 yang sebesar 53,14 juta ton. Setelah dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi penduduk, produksinya mencapai 34,69 juta ton atau bertambah 4,07 juta ton dari tahun sebelumnya. Luas panen padi juga meningkat 12,69% menjadi 11,32 juta hektare.

Bantuan Beras 1 Juta Ton Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih, Ini Cara Ambilnya

Peningkatan juga terjadi pada komoditas jagung. Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% pada 2025 mencapai 16,16 juta ton, naik 6,74% dibandingkan 2024 yang sebesar 15,14 juta ton. Peningkatan produksi beras dan jagung tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pasokan pangan nasional.

Dari sisi penyerapan hasil panen, Perum Bulog melaporkan pengadaan gabah dan beras dalam negeri mencapai 4.131.492 ton setara beras hingga 11 Oktober 2026. Realisasi tersebut mencapai 103,29% dari target pemerintah sebesar 4 juta ton dan menjadi pengadaan tertinggi sepanjang sejarah Bulog.

Pemerintah Tambah 997 Ribu Ton Beras Lagi, Bantuan Pangan Tembus 2,6 Juta Ton hingga Akhir Tahun

Capaian tersebut juga melampaui pengadaan sepanjang 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak di daerah sentra produksi.

“Keberhasilan melampaui target ini menjadi bukti bahwa dengan kerja bersama, amanah pemerintah dapat kita jalankan secara optimal,” ujar Ahmad Rizal dalam keterangan resmi Bulog, dikutip Rabu (21/10/2026).

Pemerintah juga berupaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan beras melalui penguatan cadangan pangan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada pada kisaran 4,6 juta ton per 18 September 2026.

Selain itu, pemerintah melanjutkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta menyiapkan bantuan pangan beras untuk 33,24 juta penerima pada periode Oktober hingga Desember 2026. Setiap penerima dialokasikan 10 kilogram beras per bulan, dengan penyaluran secara bertahap sesuai ketentuan.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan cadangan beras diperlukan untuk menjaga akses masyarakat terhadap pangan.

Untuk melindungi kepentingan petani, pemerintah juga mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram melalui kebijakan pengadaan dalam negeri.

Daerah Jadi Penopang Produksi Pangan

Peningkatan produksi nasional ditopang oleh kontribusi sejumlah daerah. Di Sumatera, produksi padi Sumatera Selatan pada 2025 mencapai 3,63 juta ton GKG, meningkat 24,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Aceh, Sumatera Utara, dan Lampung juga berperan sebagai wilayah produksi pangan sekaligus sasaran penguatan infrastruktur dan pemulihan lahan pertanian.

Di Pulau Jawa, Jawa Timur menghasilkan 10,44 juta ton GKG, sedangkan Jawa Barat mencapai 10,23 juta ton GKG pada 2025. Kedua provinsi tersebut menjadi penopang utama pasokan beras nasional.

Sementara itu, Kalimantan Selatan mencatat produksi padi sekitar 1,18 juta ton GKG, meningkat 14,55% dibandingkan 2024. Sulawesi Selatan menghasilkan 5,47 juta ton GKG atau naik 13,45%, sedangkan Nusa Tenggara Barat mencapai 1,71 juta ton GKG dengan pertumbuhan 17,56%.

Di kawasan timur Indonesia, Papua Selatan menghasilkan 362.540 ton GKG pada 2025. Pemerintah turut memperkuat sektor pertanian di Tanah Papua melalui pengembangan lahan baru dan optimalisasi lahan yang sudah ada.

Kementerian Pertanian melaporkan pengembangan 83.030 hektare cetak sawah dan optimalisasi lahan seluas 54.399 hektare di Tanah Papua hingga 2026. Pelaksanaan program tersebut membutuhkan pendampingan petani, kesiapan sumber air, kepastian tata kelola lahan, serta perlindungan kepentingan masyarakat setempat agar peningkatan produksi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Irigasi dan Teknologi Digital Diperkuat

Selain perluasan lahan, pemerintah mendorong peningkatan produktivitas melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Kementerian Pekerjaan Umum merealisasikan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang melayani sekitar 589.606 hektare pada 2025. Pada 2026, cakupannya ditargetkan mencapai 750.000 hektare.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah terhadap ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Seluruh capaian ini merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan infrastruktur mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Modernisasi pertanian juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital, termasuk Internet of Things (IoT) dan kecerdasan artifisial. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong penggunaan teknologi untuk membantu petani memantau kondisi lahan dan mengatur pemupukan secara lebih tepat.

Di Sragen, Jawa Tengah, penggunaan sensor tanah dilaporkan mampu menekan pemakaian pupuk dari sekitar 1.600 kilogram menjadi 750 kilogram per hektare atau berkurang sekitar 53%. Sementara itu, di Sukabumi, Jawa Barat, teknologi IoT dimanfaatkan pembudidaya ikan nila untuk memantau kondisi air dan mendukung produksi.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid juga menekankan pentingnya pemerataan pemanfaatan teknologi hingga ke wilayah pedesaan. Komdigi juga mendorong penguatan akses informasi publik mengenai program pemerintah dan penerapan teknologi yang relevan bagi petani serta pelaku usaha pangan.

“Teknologi digital jangan hanya dinikmati di perkotaan, tetapi harus masuk ke desa-desa untuk mendukung program swasembada pangan Presiden,” ujar Meutya dalam keterangan resmi.

Meski sejumlah indikator menunjukkan peningkatan, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menjaga kesinambungan produksi dan keterjangkauan pangan. Pengendalian harga di tingkat konsumen, kelancaran distribusi antardaerah, perlindungan pendapatan petani, serta antisipasi cuaca ekstrem tetap menjadi perhatian.

Data BPS menunjukkan produksi beras pada Agustus 2026 masih mengalami penurunan secara tahunan. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan produksi, memperkuat infrastruktur irigasi, dan mengelola cadangan pangan secara optimal hingga akhir tahun.

Editor: Reza Fajri