2 Tersangka Kasus Dana Tabungan Wajib Perumahan AD Diserahkan ke Pengadilan Militer Tinggi Jakarta

JAKARTA, iNews.id - Tim Penyidik koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) Kejaksaan Agung menyerahkan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana tabungan wajib perumahan Angkatan Darat (AD) ke Kepala Oditur Militer Tinggi (Kaotmilti) II Jakarta. 

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkapkan bahwa dua tersangka yang diserahkan itu adalah, Brigadir Jenderal TNI YAK selaku Direktur Keuangan TWP AD sejak Maret 2019, dan tersangka NPP selaku Direktur Utama PT. Griya Sari Harta (PT. GSH).

Baca Juga

Drone Siluman GJ-11 yang Dijuluki Naga Misterius Jadi Andalan Militer China

"Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45/KMA/SK/II/2022  tanggal 3 Februari 2022 Tentang Penunjukan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Memeriksa Dan Mengadili Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat Tahun 2019-2020," kata Leonard kepada awak media, Jakarta, Sabtu (5/2/2022).

Leonard menjelaskan, kedua berkas perkara dan surat dakwaan para tersangka tersebut langsung dilimpahkan kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Baca Juga

Bunuh 7 Petani, Pengadilan Militer Vonis Mati 2 Tentara

Selain itu, Leonard menyebut, dua orang itu menjadi terdakwa dalam perkara dimaksud. Mereka juga akan dilakukan penahanan terhadap selama 30 hari terhitung mulai tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022.

"Brigadir Jenderal TNI YAK dilakukan penahanan di Instalasi Tahanan Militer Puspomad dan NPP dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung," ujar Leonard.

Akibat perbuatan Brigadir Jenderal TNI YAK dan NPP, diguga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. TWP AD sebesar Rp133.763.305.600. Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP RI tanggal 28 Desember 2021. 

Mereka dijerat dengan kesatu primair Pasal 2 ayat (1) subsidiair Pasal 3; atau Kedua Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Editor: Faieq Hidayat