20 Korporasi Jadi Tersangka karhutla, Ketua DPR Puan Minta Proses Hukum Transparan

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara transparan dan akuntabel. Empat dari 20 korporasi tersebut merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA).

“Tentunya kita mendukung upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat atau terindikasi dalam karhutla di berbagai daerah. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan mengedepankan integritas serta akuntabilitas yang tinggi,” kata Puan, Jumat (30/10/2026).

Baca Juga

Polri Ungkap Modus 20 Korporasi Tersangka Karhutla: Sengaja Bakar Lahan

Puan menilai karhutla telah menimbulkan berbagai dampak yang menyulitkan kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan hingga kehidupan sosial. Karena itu, penanganan perkara tidak hanya berfokus pada pemadaman dan pemulihan, tetapi juga penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

“Maka proses penanganan karhutla saat ini bukan hanya tentang pemadaman dan pemulihan saja, tapi juga tentang ketegasan negara terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bencana karhutla,” ujar dia.

Baca Juga

Daftar 20 Perusahaan Tersangka Karhutla, 4 Korporasi Asing asal Singapura hingga Malaysia

Puan meminta Polri menjalankan penegakan hukum secara adil, terutama dengan memperhatikan kepentingan masyarakat yang terdampak karhutla.

"Perkembangan penegakan hukum ini patut kita apresiasi. Dan pada saat yang sama, keluarga terdampak karhutla juga masih membutuhkan kepastian bahwa dukungan terus berjalan sampai mereka dapat menjalani kehidupannya dengan aman,” tuturnya.

Baca Juga

Breaking News: Bareskrim Tetapkan 245 Orang dan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Selain penegakan hukum, Puan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bantuan kepada masyarakat terdampak tetap berlanjut selama proses hukum berlangsung.

“Penanganan perkara memiliki tahapan tersendiri, sedangkan kebutuhan warga untuk berobat, belajar, dan bekerja memerlukan respons sesuai keadaan yang mereka hadapi,” ucapnya.

Baca Juga

Dia menambahkan, perhatian perlu diberikan kepada keluarga yang mengalami berbagai dampak sekaligus, termasuk penurunan penghasilan dan peningkatan biaya kebutuhan sehari-hari.

“Perhatian perlu menjangkau keluarga yang menanggung beberapa dampak sekaligus, termasuk ketika penghasilan berkurang dan biaya kebutuhan bertambah,” imbuh Puan.

Puan juga menekankan pentingnya kepastian bagi masyarakat ketika keputusan terhadap perusahaan berdampak pada kegiatan ekonomi setempat. Menurutnya, pemerintah perlu mengantisipasi dampak terhadap pekerja dan usaha kecil sesuai kewenangannya, tanpa mengesampingkan proses hukum dan kewajiban pihak yang bertanggung jawab.

"Masyarakat perlu memperoleh perlindungan selama penyelesaian berlangsung. Keluarga pekerja dan warga sekitar perlu mengetahui dukungan yang tersedia serta arah penanganan yang memengaruhi penghidupan mereka,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Puan menyebut kepercayaan masyarakat terhadap negara akan semakin kuat apabila perkembangan penanganan perkara disertai tindak lanjut yang dirasakan langsung oleh warga.

“Penjelasan Pemerintah perlu membantu warga memahami pekerjaan yang telah selesai, kebutuhan yang masih ditangani, dan dukungan yang dapat diandalkan,” jelas Puan.

Puan memastikan DPR akan terus mengawal penanganan karhutla melalui komisi-komisi terkait, termasuk dalam aspek penegakan hukum.

"Tujuan bersama kita adalah memberi masyarakat kesempatan hidup yang lebih aman,” pungkasnya.

Editor: Rizky Agustian