25 Merek Beras Fortifikasi Abal-Abal bakal Ditarik, Mentan: Cabut Izinnya dan Proses Hukum

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan akan menarik peredaran 25 merek beras fortifikasi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari pasaran. Produk tersebut ditemukan tidak sesuai dengan label setelah melalui pemeriksaan di empat laboratorium.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah tidak hanya memerintahkan penarikan produk, tetapi juga mengancam mencabut izin usaha produsen dan memprosesnya secara hukum. Dugaan manipulasi mutu tersebut disebut menyebabkan kerugian konsumen yang ditaksir mencapai Rp89 triliun.

Baca Juga

90 Persen Beras Fortifikasi Dijual Tak Sesuai Syarat, Kerugian Konsumen Ditaksir Rp89 Triliun

"Yang pertama kami sudah perintahkan tarik dari pasaran, kedua cabut izinnya, dan ketiga diproses hukum karena setelah kita cek di empat laboratorium kredibel hasilnya tidak sesuai label," ujar Amran dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026).

Amran menambahkan, sekitar 90 persen produk yang diperiksa tidak sesuai dengan standar baku mutu. Kementan pun merilis 25 merek bermasalah menggunakan inisial, yakni WFO, WFR, TKS, IMF, NUR, TKL, HOK, BRV, IMR, IHJ, IAK, PBK, GNB, DTR, TKR, WJK, PLK, MKY, IMC, PTK, ARP, ARN, SKM, GNM, dan TAR.

Baca Juga

Amran Bongkar 25 Beras Fortifikasi Oplosan, DIjual hingga Rp57.000 per Kg!

Temuan tersebut menjadi sorotan karena biaya penambahan formula fortifikasi disebut hanya sekitar Rp1.000 per kilogram (kg). Sementara itu, beras yang seharusnya berada di kisaran Rp13.000-Rp13.500 per kg disebut dijual hingga Rp57.000 per kg.

Amran menyebut, selisih harga yang diduga menjadi keuntungan dari praktik tersebut rata-rata mencapai Rp22.000 per kg, bahkan bisa menyentuh Rp44.100 per kg. Jika dihitung untuk satu truk berkapasitas 10 ton, keuntungan tersebut disebut mencapai Rp440 juta.

Baca Juga

90 Persen Sampel Beras Fortifikasi Terindikasi Melanggar, Kepala Bapanas: Sangat Merugikan Rakyat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beras premium dan fortifikasi mencakup 39 persen dari stok nasional. Dia menyebut, beras premium kini banyak yang tidak terlihat di pasaran dan diduga beralih menjadi produk berlabel fortifikasi.

Menurutnya, penarikan dilakukan karena praktik tersebut dinilai membajak komoditas yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok rentan. Fortifikasi beras ditujukan untuk membantu pemenuhan gizi masyarakat, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok masyarakat miskin.

"Tujuan fortifikasi adalah untuk ibu hamil, menyusui, mencegah stunting, dan orang miskin, tetapi sekarang beralih menjadi jilid dua setelah kasus premium tahun 2025 yang merugikan Rp98 triliun sehingga tidak pernah ketemu target pemerintah jika dijual Rp50.000," tuturnya.

Saat ini, Bareskrim Polri masih mendalami kasus tersebut, termasuk menghitung kerugian dan kemungkinan penetapan tersangka. Proses tersebut ditargetkan rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Amran menegaskan, beras merupakan komoditas pangan strategis sehingga tata niaganya perlu dijaga. Menurut dia, persoalan di sektor perberasan dapat berdampak terhadap stabilitas negara.

Dia juga menyinggung dukungan pemerintah di sektor hulu melalui subsidi senilai Rp144 triliun untuk benih, pupuk, traktor, dan irigasi. Dukungan tersebut disebut menghasilkan gabah senilai Rp533 triliun.

Selain subsidi, pemerintah juga memiliki instrumen harga eceran tertinggi (HET), bantuan beras, serta kebijakan harga gabah untuk melindungi konsumen dan petani.

"Namun porsi terbesar dinikmati sekitar 50 konglomerat penggilingan padi senilai Rp259 triliun yang menyerap 51 juta ton gabah atau 80 persen dari total produksi 65 juta ton, sehingga penggilingan kecil berkapasitas 116 juta ton menjadi menganggur dan hanya kebagian 11 juta ton," ucap Amran.

Editor: Aditya Pratama