25 Merek Beras Fortifikasi Langgar Aturan, Pemerintah Setop Izin Produksi

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menghentikan sementara penerbitan izin produksi beras fortifikasi. Kebijakan ini diambil untuk memperbaiki tata kelola, menyusul temuan pelanggaran pada 25 merek beras fortifikasi di pasar.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan moratorium diberlakukan agar penerbitan izin baru tidak dilakukan sebelum tata kelola beras fortifikasi selesai dibenahi.

Baca Juga

Mentan Amran Ungkap 13 Orang Jadi Tersangka Kasus Beras Fortifikasi

Dia mengatakan, pihaknya bersama Satgas Pangan Polri kini memperketat pemeriksaan terhadap produsen dan menelusuri lebih lanjut dugaan penyimpangan hingga ke proses produksi.

“Udah moratorium, gak boleh keluarkan dulu izin. Tunggu. Pokoknya nggak boleh, kan tinggal dua yang tidak melanggar. Selebihnya melanggar. Kita kejar semua”, ujar Amran dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga

Bareskrim Polri Sita 6,4 Ton Beras Fortifikasi, 5 Merek Tak Sesuai Label

Penindakan dilakukan dengan menelusuri produk bermasalah hingga ke fasilitas produksi. Produk yang terbukti melanggar ditarik dari peredaran, sementara pabrik terkait disegel.

“Selebihnya kita kejar. Ini gak benar. Sudah tersangka. Sudah dikejar yang di Sumatera Utara kemarin. Dipasar, ditarik. Pabriknya disegel”, tegasnya.

Baca Juga

Mentan Amran: Beras Fortifikasi yang Terbukti Melanggar Tak Boleh Beredar

Amran mengungkapkan, dalam kurun waktu dua minggu, sebanyak 36 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia memastikan produsen yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin usaha hingga proses pidana sesuai ketentuan.

“Pasti kami kejar, kami tindak. Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana 7 tahun, 7 tahun maksimal. Dan denda Rp1,5 miliar”, tandasnya.

Baca Juga

25 Merek Beras Fortifikasi Abal-Abal bakal Ditarik, Mentan: Cabut Izinnya dan Proses Hukum

Sementara itu, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, menjelaskan evaluasi terhadap beras fortifikasi berangkat dari hasil pemeriksaan terhadap 27 merek dagang.

Dari jumlah tersebut, 25 merek diketahui tidak memenuhi persyaratan beras fortifikasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar yang ditetapkan.

"Kami juga sudah mengeluarkan surat, kita moratorium. Mengingat bahwa hanya kurang dari 10 persen para pelaku usaha yang memproduksi beras fortifikasi memenuhi syarat”, ungkap Andriko.

Andriko menambahkan, kebijakan moratorium juga berlaku bagi pengajuan izin baru dari pelaku usaha yang ingin memproduksi beras fortifikasi.

"Di Jawa Timur kemarin sudah ada 8 pelaku usaha yang mengusulkan lagi untuk memproduksi beras fortifikasi, tapi kita moratorium dulu, sampai kita memiliki tata kelola beras fortifikasi yang semakin baik,” tambah dia.

Editor: Adhenda Madarina Idzni