25 Tahun Otonomi Daerah, Indeks Pembangunan Indonesia Masih di Bawah Malaysia
JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin membeberkan sejumlah capaian indikator pembangunan Indonesia pada momen peringatan Hari Otonomi Daerah ke-25. Dari indikator-indikator yang dipaparkan Ma'ruf, posisi Indonesia sering kali ada di bawah Malaysia
Misalnya saja pada laporan indeks demokrasi dunia yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). Dimana indeks demokrasi diukur dengan lima indikator yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.
“Pada tahun 2019 dan 2020 Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan skor 6,3. Posisi Indonesia di lingkungan Asia Tenggara berada di peringkat empat, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina,” katanya, Senin (26/4/2021).
Kemudian dalam hal indeks pembangunan manusia yang dirilis UNDP, Ma'ruf mengatakan ada tiga indikator yang diukur yakni harapan hidup, pendidikan, dan perekonomian.
“Indonesia pada tahun 2020 berada pada peringkat 107 dengan skor 71,8 atau tumbuh sekitar 0,03% dibandingkan capaian tahun 2019. Posisi Indonesia masih dibawah Malaysia dan Thailand,” katanya.
Demikian juga pada indeks persepsi korupsi yang dirilis oleh Transparency International. Tahun 2020 Indonesia berada pada peringkat 102 dengan skor 37. Dimana posisi Indonesia mengalami penurunan dari capaian tahun 2019 yang berada pada peringkat 85 dengan skor 40.
“Posisi Indonesia berada di bawah Singapura peringkat 3 dengan skor 85, Brunei peringkat 35 dengan skor 60 dan Malaysia peringkat 57 dengan skor 51,” ujarnya.
Lalu indeks kemudahan berusaha atau ease of doing business yang dirilis oleh World Bank, dia mengatakan bahwa tahun 2020 Indonesia termasuk dalam klasifikasi Easy atau mudah berusaha.
“Namun masih di bawah Malaysia, Singapura dan Thailand dengan klasifikasi very easy,” ujarnya.
Terkait hal ini, Maruf mengatakan bahwa kinerja pemerintah daerah memegang peran kunci sebagai penentu peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pemerintahan. Dimana semakin baik capaian kinerja pemerintah daerah maka akan berpengaruh pada capaian pembangunan Indonesia.
“Selanjutnya akan berkontribusi terhadap capaian peningkatan indeks-indeks pembangunan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Editor: Faieq Hidayat