3 Usulan Prabowo untuk Perdamaian di Palestina
JAKARTA, iNews.id - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkap tiga langkah utama untuk perdamaian Palestina. Menteri Pertahanan ini sudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken.
Prabowo juga mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada konferensi tingkat tinggi “Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza” di Amman, Yordania, Selasa (11/6/2024).
Prabowo Subianto berbicara di Shangri-La Dialogue, konferensi keamanan utama Asia pada (1/6/2024) dan mengatakan proposal gencatan senjata di Gaza harus segera direalisasikan.
"Jika diperlukan dan diminta oleh PBB, kami siap menyumbangkan pasukan penjaga perdamaian yang signifikan untuk memelihara dan memantau prospek gencatan senjata ini serta memberikan perlindungan dan keamanan kepada semua pihak,” kata Prabowo, seperti dikutip Reuters.
Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan rencana evakuasi sebanyak 1.000 warga Palestina di Gaza yang terdampak perang dengan Israel ke Rumah Sakit (RS) Indonesia di sana.
"Ya ini kita siapkan. Tentunya yang disana (Gaza) harus siap," ujar Prabowo usai bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Sementara itu, Prabowo mengaku Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk membangun Rumah Sakit dan mengirimkan tenaga kesehatan (nakes) ke Gaza.
"Dalam beberapa hal masalah Gaza saya lapor ke Presiden dan Presiden sangat mendukung, memberi instruksi kepada saya kita siap mengirim rumah sakit, mengirim tenaga kesehatan," ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan kemerdekaan Palestina adalah solusi nyata untuk penyelesaian konflik yang sedang berlangsung di Gaza.
"Pemerintah dan rakyat Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina sebagai solusi riil bagi konflik di Gaza,” kata Prabowo di Amman, Yordania, Selasa (11/6/2024).
Prabowo juga menyoroti negara-negara yang menganggap diri mereka negara modern dan beradab, tetapi melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dengan menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil.
Untuk itu pemerintah Indonesia mendesak penghormatan terhadap aturan hukum humaniter internasional.
“Kami menyerukan kepada semua negara besar untuk menggunakan pengaruh besar mereka untuk menegakkan hukum internasional. Bencana kemanusiaan yang terjadi di depan mata kita harus segera diatasi,” katanya.
Editor: Muhammad Fida Ul Haq