493.000 Penerima Bansos Tak Tepat Sasaran, Partai Perindo Tawarkan 3 Solusi

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama S Langkun, angkat bicara mengenai hasil monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkapkan pemberian bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. Dari 493.000 penerima bansos yang tidak tepat sasaran, 23.800 di antaranya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Hasil monitoring KPK memberikan kita informasi yang sangat penting. Sebanyak 493.000 penerima bansos yang tidak tepat sasaran, harus segera direspons," kata Tama, Minggu (17/9/2023).

Baca Juga

Perjanjian New START dengan AS Berakhir, Rusia Bisa Sesuka Hati Kerahkan Senjata Nuklir

Untuk itu, Tama -yang juga merupakan Bacaleg DPR dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat V Kabupaten Bogor itu- mendorong pemerintah untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut.

Pertama, Tama meminta agar dilakukan audit internal dan perbaikan database penerima. Selain itu, pengelolaan data bersama dengan pihak BPJS harus ditinjau ulang. 

Baca Juga

Dapat Arahan dari HT, Ketua DPD dan DPW Partai Perindo Aceh Yakin Raih Target Pemilu

"Estimasi KPK ada Rp140 miliar per bulan yang ditujukan kepada ASN itu keliru. Data penerima harus diperbaiki segera," ujarnya.

Kedua, perlu adanya penjatuhan sanksi apabila ada kesengajaan dalam kekeliruan pemberian bantuan. Pasalnya, anggaran Rp523 miliar per bulan untuk bansos bukan jumlah yang sedikit.

Baca Juga

Pedagang Mi Ayam di Pekanbaru Dapat Gerobak: Seperti Mimpi, Terima Kasih Partai Perindo

Menurutnya, jika ada kesengajaan untuk mengarahkan kepada kelompok atau pihak tertentu, bisa dianggap sebagai pihak yang diuntungkan. 

"Anggap hasil monitoring KPK ini warning. Hati-hati, bisa dianggap korupsi, karena negara bisa dirugikan akibat harus mengeluarkan anggaran yang tidak tepat sasaran," katanya.

Baca Juga

Hadiri Konsolidasi, HT Puji Kesolidan Kepengurusan DPW Partai Perindo Riau

Ketiga, Tama mendorong adanya penguatan fungsi pengawasan internal. 

"Ke depan, Kementerian Sosial harus bekerja sama dengan KPK untuk merancang sistem pengawasan yang lebih baik agar hal seperti ini tidak terus berulang," tuturnya.

Baca Juga

Dapat Handie-Talkie dari Partai Perindo, Warga Kembangan Jakbar: Mudah-mudahan Bermanfaat

Editor: Rizky Agustian