5 Dinsos Provinsi Dapat Penghargaan Pelaporan Kinerja Ditjen PFM

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan pelaporan kinerja tepat waktu dan akuntabel. Hal ini diyakini akan mudah dicapai seiring penggunaan informasi teknologi (IT).

Hal itu disampaikan Dirjen PFM, Andi ZA Dulung saat menutup Rapat Koordinasi Pelaporan Pusat dan Daerah II Optimalisasi Koordinasi dan Sinergi Kerja Pelaporan Pusat dan Daerah untuk Capaian Kinerja PFM yang Berkualitas, di Palembang, Jumat, 22 November 2019.

"Dibarengi upaya pelaporan dengan baik, penggunaan IT, tepat waktu, dan akuntabel. Dengan demikian, pusat (Kemensos) akan cepat melaporkan kepada Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," ucap Andi.

Koordinasi pelaporan antara pusat dan daerah sangat penting dan strategis untuk mengawal sinkronisasi serta harmonisasi antara pusat dan daerah dari level perencanaan hingga evaluasi program maupun anggaran. Dalam penyusunan pelaporan kinerja terdapat tiga aplikasi penting yaitu e-Monev Bappenas, SMART Kemenkeu, dan e-Kinerjaku Kemensos.

Ketiga aplikasi tersebut menjadi formula dan konstelasi korektif dari pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, realisasi, dan evaluasi. Penggunaan ketiga aplikasi itu akan menghasilkan laporan kinerja selama setahun yang bisa dikomparasi dari tahun ke tahun, dilengkapi dengan aplikasi kinerja e-Sakip dari Kemenpan RB.

"Alhamdulillah, nilai laporan kinerja kita pada tahun sebelumnya meningkat dari BB menjadi A. Kita targetkan nilai tertinggi AA bisa kita raih," ujar Dirjen PFM Andi.

Iran Gelar Latihan Angkatan Laut Skala Besar di Jalur Perairan Utama

Sementara itu, Sekretaris Ditjen PFM, Nurul Farijati menjelaskan rakor ini merujuk kepada perundang-undangan dan regulasi terkait penanganan fakir miskin, serta menindaklanjuti Rakor Pelaporan Pusat dan Daerah di Yogyakarta pada 4-7 September 2019.

"Rakor kedua ini bertujuan memastikan kembali mandat rakor sebelumnya dengan progres yang baik, memperkuat sinergi pelaporan pusat dan daerah, serta merencanakan pelaporan tahun depan. Juga untuk menetapkan komposisi provinsi terbaik satu hingga lima dalam pelaksanaan pekerjaan pelaporan," kata Nurul.

Pada acara rakor yang digelar 20 hingga 23 November 2019 ini diikuti 118 peserta. Rinciannya, 50 orang peserta dari pusat dan 68 peserta dari perwakilan 34 provinsi dengan masing-masing dua orang setiap provinsi, 1 orang struktural, dan satu aplikator pelaporan.

Ditjen PFM telah menentukan peringkat lima provinsi terbaik dalam pelaksanaan pelaporan, yaitu Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

Dirjen PFM Andi ZA Dulung mengatakan, ada beberapa hal penting dari capaian penanganan fakir miskin hingga saat ini, yaitu pemindahan alokasi Subsidi Rastra dari BA BUN 999 ke BA 027 Kementerian Sosial menjadi Bansos Rastra, mentransformasikan keseluruhan Bansos Rastra ke BPNT tahun 2019 (September) sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, serta menetapkan kebijakan diskresi bagi wilayah-wilayah blank spot dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Tentunya peningkatan indeks BPNT dari Rp 110 ribu per bulan per KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menjadi Rp150 ribu per bulan per KPM, yang akan dimulai pada alokasi tahun 2020, dengan nama KKS menjadi KSM (Kartu Sembako Murah)," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan capaian penurunan angka kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2019 sekitar 9,42 persen. BPS menyampaikan bahwa salah satu faktor penyebab penurunan ini adalah realisasi distribusi program Bansos Pangan.

"Tentu target kita berkurangnya beban pengeluaran keluarga fakir miskin dan kelompok rentan melalui keuangan inklusi, serta peningkatan produktivitas sosial ekonomi keluarga fakir miskin dan kelompok rentan melalui bansos KUBE. Termasuk juga meningkatnya kualitas rumah tinggal dan lingkungan keluarga fakir miskin, serta kelompok rentan melalui bansos RS RTLH dan Sarling," tungkasnya.

Editor: Kurnia Illahi