5 Gugatan UU TNI Tidak Diterima MK, Ini Alasannya

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan lima gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak dapat diterima. Kelima gugatan itu bernomor 55/PUU-XXIII/2025, 58/PUU-XXIII/2025, 66/PUU-XXIII/2025, 74/PUU-XXIII/2025, dan 79/PUU-XXIII/2025. 

"Tidak dapat diterima, demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh delapan hakim konstitusi," kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Rabu (5/6/2025).

Baca Juga

1,6 Juta Orang Masih Hadapi Kelaparan Tingkat Krisis di Gaza

Hakim konstitusi, Saldi Isra menjelaskan ada beberapa petimbangan yang menjadi alasan MK menolak gugatan tersebut. Salah satunya dalam perkara nomor 55, bagian kedudukan hukum hanya menjelaskan kerugian para pemohon sebagai masyarakat sipil dan mahasiswa yang kesulitan mengakses informasi mengenai proses pembentukan Undang-Undang 3/2025.

Namun, tidak dikuatkan dengan uraian dan bukti yang menunjukkan upaya aktif para pemohon dalam proses pembentukan undang-undang, seperti kegiatan seminar, diskusi, tulisan pendapat para pemohon kepada pembentuk UU atau pun kegiatan lain, yang dapat menunjukkan keterlibatan para pemohon dalam proses pembentukan Undang-Undang 3/2025. 

Baca Juga

Haedar Nashir Tegaskan Muhammadiyah Tidak Ikut Ajukan Judicial Review UU TNI

"Terlebih berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, pemohon menyampaikan tidak pernah mengikuti atau melakukan aktivitas yang dapat dimaknai sebagai upaya nyata secara aktif dalam proses pembentukan Undang-Undang 3/2025 dan hanya mengetahui pemberitaan melalui media. Dengan demikian, menurut mahkamah para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan," jelasnya.

Selanjutnya, dalam perkara nomor 58, persoalan korelasi potensi kerugian para pemohon dengan adanya dugaan masalah konstitusionalitas dalam proses pembentukan UU 3/2025, tidak dapat diuraikan dengan jelas. Uraian pada bagian kedudukan hukum hanya menjelaskan mengenai kerugian para pemohon sebagai mahasiswa yang kesulitan dalam mengakses informasi mengenai proses pembentukan UU 3/2025. 

Baca Juga

Puan Respons Revisi UU TNI Langsung Digugat ke MK usai Disahkan: Tolong Baca Baik-Baik

Baca Juga

Puan Ungkap Megawati Dukung Pengesahan RUU TNI: Sesuai Harapan

Namun, tidak dikuatkan dengan uraian dan bukti terkait kegiatan sebagai aktivis, walaupun para pemohon menyatakan diri sebagai aktivis terutama aktivitas yang berkenaan dengan proses pembentukan UU 3/2025. Oleh karena itu, MK menyatakan pemohon dianggap tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang telah melakukan partisipasi nyata dalam proses pembentukan UU dan tidak terdapat bukti yang dapat memperkuat kedudukan hukum para Pemohon. 

Sementara kerugian hak konstitusional yang diuraikan dalam perkara tersebut tidak relevan untuk dijadikan alasan dalam kaitan dengan proses pembentukan sebuah UU dalam menjelaskan kedudukan hukum. 

Baca Juga

Daftar 14 Institusi yang Bisa Dijabat Militer Aktif usai Revisi UU TNI Disahkan

"Mahkamah tidak menemukan bukti konkret yang menunjukkan adanya keterpautan kepentingan antara para pemohon dengan proses pembentukan Undang-Undang 3/2025 dan tidak terdapat hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional para pemohon dengan proses pembentukan Undang-Undang 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan a quo," tutur Saldi.

Editor: Rizky Agustian