5 Pedoman MK Cegah Capres Terlalu Banyak usai Presidential Threshold 20 Persen Dihapus

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan pedoman terkait rekayasa konstitusional usai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen dihapus lewat putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024. Pedoman itu ditujukan bagi pembentuk undang-undang agar tidak muncul calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang terlalu banyak.

"Dalam putusan ini, Mahkamah juga memberikan pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional (constitutional engineering) agar tidak muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah yang terlalu banyak," ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra saat membacakan pertimbangan hukum, Kamis (2/1/2025).

Baca Juga

Cerita Tragis Kapal Perang AS Tenggelam, 150 Pelaut Dimakan Hiu Hidup-hidup

Saldi menyebutkan lima poin pedoman tersebut. Pertama, kata dia, seluruh partai politik (parpol) peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Kedua, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional," ujar dia.

Baca Juga

Profil 2 Hakim MK Dissenting Opinion soal Hapus Presidential Threshold, Nomor 1 Ipar Jokowi

Selain itu, lanjutnya, parpol peserta pemilu dapat membentuk koalisi sepanjang gabungan tersebut tidak menimbulkan dominasi sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden dan pilihan pemilih.

Selanjutnya, Saldi menuturkan parpol peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya.

Baca Juga

Mahfud soal MK Hapus Presidential Threshold 20%: Bagus, Sesuai Aspirasi Rakyat

Baca Juga

Partai Perindo Bersyukur MK Hapus Presidential Threshold: Kemenangan Masyarakat Sipil

"Kelima, perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan UU Pemilu melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (concern) terhadap penyelenggaraan pemilu termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation)," kata dia.

Diketahui, gugatan nomor 62/PUU-XXII/2024 itu diajukan empat mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Baca Juga

Infografis MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen

Keempatnya yakni Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq dan Tsalis Khoirul Fatna.

Adapun norma yang diuji oleh keempat mahasiswa itu adalah Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Norma itu menyatakan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Namun karena gugatan itu dikabulkan, MK menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.

"Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan.

Editor: Rizky Agustian