7 Fakta Listrik Padam, dari Perintah Jokowi yang Marah hingga 21,3 Jiwa Merugi

JAKARTA, iNews.id - Pemadaman bergilir dilakukan PT PLN (Persero) Senin (5/8/2019) pagi, terhadap sejumlah wilayah di Jakarta Bogor Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan Jawa Barat. Kebijakan itu diambil terkait belum stabilnya jaringan usai listrik padam sejak Minggu, 4 Agustus 2018 sore hingga Senin dini hari.

Plt Direktur Utama PLN, Sripeni Inten Cahyani mengatakan, secara teknis, proses untuk mengalirkan listrik membutuhkan waktu. Saat sirkuit Ungaran-Pemalang putus, PLTU otomatis berhenti bekerja dalam cukup waktu yang lama sehingga dia harus dioperasikan dari awal. Proses penyalaan PLTU dari kondisi dingin memerlukan waktu lebih dari delapan jam.

Polandia Kerahkan Jet Tempur saat Rusia Serbu Ukraina

"Hari ini kami menunggu sistem jaringan dan pembangkit. PLTU terbesar di Suralaya baru masuk satu unit tadi pukul 3 dini hari, itu baru masuk 400 MW di sana. Kemudian bertahap 1 dan 5 akan masuk 2 unit kira-kira 400-600 MW," katanya di kantor PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Berikut tujuh fakta listrik padam yang dirangkum iNews.id:

Kecewa PLN Tidak Antisipasi Listrik Padam, Jokowi: Bapak Ibu Kan Pintar-Pintar

1. Mati-Nyala-Mati Lagi
Beberapa wilayah seperti, Cinere, Pasar Baru, Depok dan Tangerang, yang listriknya padam, telah kembali normal pada Senin dini hari. Namun, padam kembali pada Senin pagi. "Iya listriknya mati lagi. (Padam) jam 9 kurang kayaknya. Jadi saya ngajar tanpa listrik, tanpa kipas," ujar Yani, salah satu guru di sekolah kawasan Cipete.

Sedangkan di Pasar Baru, listrik kembali padam pukul 09.30 WIB. Iwan (35) salah seorang warga di Pasar Baru mengatakan, aktivitas warga sekitar terganggu dengan kondisi tersebut. "Barusan saja listrik di sini mati lagi," ujarnya.

Jokowi Sebut Peristiwa Listrik Padam Rusak Reputasi PLN

Warga Tanah Baru, Beji, Depok, Jawa Barat, Teguh Hariyanto mengatakan hal yang sama. Dia menuturkan, tidak hanya rumahnya, beberapa warga di blok perumahannya Kavling UI Sektor Barat, juga mengalami pemadaman bergilir, yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB. "Rumah saya mati lampu. Blok A, Blok B, Blok D, Blok F juga mati," ujarnya.

Pelayanan di Kantor Kecamatan dan Kelurahan di Jatiuwung, Kota Tangerang hingga Senin (5/8/2019) pagi tidak berjalan maksimal. Kondisi tersebut karena listrik padam sejak Minggu (4/8/2019) siang.

"Untuk pelayanan Kecamatan Jatiuwung, Kelurahan Keroncong dan Kelurahan Pasir Jaya sampai saat ini masih tidak bisa berjalan karena masih terjadi pemadaman listrik tetapi akan dupayakan untuk mempergunakan genset," dikutip dari akun Instagram @kecamatanjatiuwung, Senin (5/8/2019).

2. Jokowi Marah
Jokowi mengatakan, untuk perusahaan sebesar PLN seharusnya memiliki rencana kontijensi guna mengantisipasi kejadian listrik. Mengingat, manajemen PLN diisi orang-orang pintar yang berpengalaman di sektor ketenagalistrikan.

"Pertanyaan saya Bapak Ibu semuanya kan orang pintar-pintar apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun," katanya di kantor PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku heran PLN tidak mengalkulasi manajemen risiko dengan baik. Menurut dia, peristiwa listrik padam terjadi karena PLN tidak mengalkulasi risiko yang ada.

"Kok tahu-tahu drop? Artinya pekerjaan yang ada tidak dihitung tidak dikalkulasi," ujar mantan Wali Kota Solo ini.

Presiden menyebut, kejadian padam listrik merugikan semua pihak, termasuk reputasi PLN. Selain itu, konsumen juga dirugikan karena listrik padam terjadi selama berjam-jam.

Mimik muka Jokowi terlihat datar dan tanpa senyuman saat meninggalkan kantor pusat PLN. Jika dihitung, Jokowi hanya sekitar 20 menit, yakni tiba pukul 08.50 WIB dan keluar pada pukul 09.10 WIB.

3. Perintah Jokowi
Jokowi pun meminta PLN secepatnya menyelesaikan peristiwa listrik padam. Dia meminta beberapa wilayah yang listriknya padam segera dipulihkan secepatnya.

"Yang paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya. Dari beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apapun agar segera bisa hidup kembali. Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar ini terjadi, sekali lagi saya ulang, jangan sampai kejadian lagi. Itu saja permintaan saya," kata Jokowi, Senin (5/8/2019).

"Pak Jokowi mengatakan harus sesegera mungkin. Cara apapun harus PLN lakukan untuk bisa segera melayani masyarakat," kata Sripeni menanggapi perintah Presiden Jokowi.

Sripeni mengaku Presiden juga meminta manajemen PLN untuk menyiapkan sistem mitigasi risiko yang baik. Dengan begitu saat ada gangguan bisa langsung dideteksi dari awal untuk dilakukan penanganan.

"Cukup clear sekali pesan dari Pak Jokowi, bagaimana PLN merencanaakan program untuk perbaikan ke depan agar risiko seperti ini bisa diprediksi, bisa diperhitungkan dan tidak terulang," tutur dia.

4. Plt Dirut PLN Akui Lamban
Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani mengakui jika penangan insiden pemadaman listrik berjalan lambat. Dia menyebutkan, ada dua hal yang harus saling beroperasi, sehingga harus menunggu arus listrik dari setiap pembangkit.

Saat ini, Sripeni menambahkan, normalisasi pasokan masih terus berjalan. Di sisi lain upaya perbaikan sistem jaringan di Ungaran-Pemalang juga sedang dikerjakan.

"Memang kami mohon maaf prosesnya lambat, kami akui. Kemudian upaya yang dilakukan PLN adalah memaksimalkan bagaimana perbaikan atau proses transfer dari timur ke barat tetap berjalan," ujarnya.

5. PLN Hitung Kompensasi
Sripeni menuturkan, pihaknya saat ini sedang menghitung besaran kompensasi terkait kerugian konsumen sebagai dampak listrik padam.

"Kami juga sedang menghitung kompensasi bagi para konsumen. Besaran kompensasi yang diterima dapat dilihat pada tagihan rekening atau bukti pembelian token untuk konsumen prabayar," katanya.

Besaran kompensasi tersebut sesuai dengan deklarasi Tingkat Mutu Pelayanan dengan indikator Lama Gangguan. Kompensasi sebesar 35 persen diberikan pelanggan nonsubsidi sementara pelanggan subsidi diberikan 20 persen.

Penerapan kompensasi ini diberlakukan untuk rekening bulan berikutnya. Khusus untuk prabayar, pengurangan tagihan disetarakan dengan pengurangan tagihan untuk tarif listrik reguler. "Pemberian kompensasi akan diberikan pada saat pelanggan membeli token berikutnya (prabayar)," ujar Sripeni.

Sementara untuk pelanggan premium, kata dia, PLN akan memberikan kompensasi sesuai Service Level Agreement (SLA) yang telah ditandatangani bersama.

6. Desakan Tuntutan
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong masyarakat melakukan gugatan (class action) kepada pemerintah, khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN. Hal ini karena peristiwa listrik padam merugikan masyarakat.

"Peristiwa pemadaman seperti ini tidak bisa dibiarkan, karena telah merugikan masyarakat dengan nilai yang tidak terhingga. Harus ada class action dari masyarakat sebagai konsumen," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, Senin (5/7/2019).

Tulus menjelaskan, gugatan perlu ditujukan ke Kementerian ESDM sebagai kementerian teknis terkait energi listrik, sementara ke Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham Pemerintah di PT PLN.

Menurut dia, masyarakat bisa menghitung kerugian material maupun nonmaterial sebagai dasar untuk melakukan gugatan. "Kalau tidak ada gugatan besar-besaran, pelayanan listrik saya yakin akan terus terulang. Harus ada keberanian mengkritisi akibat pelayanan yang merugikan masyarakat," tuturnya.

Pemadaman ini juga menjadi pertanda infrastruktur pembangkit PLN belum memadai. Padahal, Tulus menilai, saat ini energi listrik menjadi keniscayaan yang harus tersedia karena semua kegiatan yang dilakukan masyarakat menggunakan listrik.

"Ini bisa menjadi sinyal buruk bagi daya tarik investasi di Jakarta dan bahkan Indonesia. Kalau di Jakarta saja seperti ini, bagaimana di luar Jakarta, dan atau di luar Pulau Jawa?" katanya.

7. 21,3 Juta Jiwa Merugi
PT PLN (Persero) mencatat ada sekitar 21,3 juta pelanggan yang terkena dampak dari pemadaman listrik yang terjadi pada Minggu, 4 Agustus 2019. Angka tersebut 30 persen dari total jumlah pelanggan PLN di seluruh Indonesia yang mencapai 71 juta pelanggan.

Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan mengatakan, dari 21,3 juta terbagi dari berbagai kelompok. Dari nilai kelompok sosial, industri, pelanggan khusus dan lainnya.

"Yang terkena dampak ada 21,3 juta pelanggan atau 30 persen dari total seluruh pelanggan di Indonesia," ujarnya saat ditemui di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (5/9/2019).

Dia mengatakan, pelanggan seluruhnya akan mendapat kompensasi, yang jumlahnya akan dihitung PLN. "Kami sedang minta bicara dengan pemilik perusahaan pemegang saham. Kami diminta pak Menteri (Menteri ESDM Ignasius Jonan) PLN yang atur, karena itu aksi korporasi PLN, tapi kita harus izin ke pemegang saham. Diperhitungkan dengan diskon," tuturnya.

Editor: Djibril Muhammad