7 Faktor Pendorong Jatuhnya Pemerintah Orde Baru, Krisis Moneter hingga Praktik KKN

JAKARTA, iNews.id - Faktor pendorong jatuhnya pemerintah Orde Baru menarik untuk disimak. Pada masa itu, perekonomian Indonesia dan pembangunan infrastruktur melesat.

Kejatuhan Orde Baru pada 1998 disertai dengan berbagai faktor pendorong, mulai dari krisis moneter hingga praktik KKN yang merajalela.

Baca Juga

AS Paksa Ukraina Terima Rencana Perdamaian Trump atau Pasokan Senjata Dipangkas

Berikut faktor-faktor pendorong jatuhnya pemerintah Orde Baru sebagaimana iNews.id rangkum dari berbagai sumber.

7 Faktor Pendorong Jatuhnya Pemerintah Orde Baru

1. Krisis Moneter dan Utang Luar Negeri

Krisis moneter yang dimulai pada pertengahan 1997 di Thailand berdampak signifikan pada Indonesia. Nilai tukar rupiah yang merosot drastis, dari Rp2.500 per dolar Amerika Serikat (AS) menjadi Rp17.000 dolar AS, menyebabkan banyak perusahaan bangkrut. 

Baca Juga

Lahirnya Orde Baru, Transisi dari Orde Lama ke Era Soeharto

Selain itu, beban utang luar negeri yang tinggi, terutama oleh pihak swasta, memperparah kondisi perekonomian Indonesia.

2. Penyimpangan terhadap UUD 1945

Penyimpangan terhadap prinsip demokrasi ekonomi yang tercantum dalam UUD 1945 juga menjadi salah satu faktor pendorong jatuhnya pemerintah Orde Baru. Meskipun UUD menyatakan prinsip demokrasi ekonomi, kenyataannya, ekonomi dijalankan oleh sekelompok konglomerat dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Baca Juga

5 Faktor Penyebab Keberagaman di Indonesia, Letak Wilayah hingga Perbedaan Kondisi Alam 

3. Praktik KKN dan Keuangan yang Buruk

Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang merajalela di kalangan pejabat pemerintah dan elite politik menjadi salah satu faktor pendorong jatuhnya pemerintah Orde Baru. Praktik ini mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, keuangan yang buruk, dan merugikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

4. Pola Pemerintahan Terpusat dan Ketidakmerataan Pembangunan

Pemerintahan terpusat yang kuat pada era Orde Baru menyebabkan pembangunan tidak merata di seluruh Indonesia. Kesempatan dan sumber daya yang terpusat di Jakarta menciptakan ketidakpuasan di daerah, meningkatkan ketegangan, dan mendukung tuntutan untuk reformasi.

Baca Juga

Biografi Widji Thukul, dari Penyair hingga Pengkritik Orde Baru

5. Kekerasan dan Pelanggaran HAM

Pemerintahan Orde Baru dikenal karena kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat keamanan. Tindakan represif ini semakin memperkuat kritik terhadap rezim, baik dari dalam negeri maupun tekanan internasional yang menuntut perlindungan HAM.

6. Demonstrasi Massal dan Tragedi Trisakti

Demonstrasi massal yang diprakarsai oleh mahasiswa pada Mei 1998 menjadi puncak ketidakpuasan terhadap Orde Baru. Tragedi Trisakti, di mana empat mahasiswa tertembak, memicu kemarahan masyarakat. 

Baca Juga

Inilah Faktor Suatu Negara Mengadakan Hubungan Internasional

Demonstrasi ini menjalar ke seluruh Indonesia, menuntut reformasi politik dan ekonomi serta mengakhiri pemerintahan Soeharto.

7. Tekanan dari Lembaga Internasional dan Negara Asing

Tekanan dari lembaga internasional, seperti Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, serta negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Australia, dan Inggris, turut mempercepat jatuhnya Orde Baru. Tekanan ini melibatkan tuntutan untuk reformasi politik dan hak asasi manusia.

Editor: Rizky Agustian