8 Saksi Kasus Penyadapan Prabowo Minta Pelindungan LPSK, 1 Ajukan Justice Collaborator

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kembali menerima pengajuan pelindungan dari dua saksi terkait kasus kasus penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengungkapkan, dengan adanya tambahan ini total ada delapan saksi telah mengajukan permohonan pelindungan kepada pihaknya.

Baca Juga

Polri Lanjutkan Sidang Etik Listyo Sigit Cs terkait Kasus Penyadapan Presiden Pekan Depan

"Intinya sudah ada penambahan dua, dari enam (yang terakhir), sudah, itu saja," kata Wawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).

Wawan menjelaskan, delapan saksi masih dalam tahap penelaahan untuk ditentukan apakah permohonan pelindungan diterima atau tidak. Meski demikian, Polri telah memberi perlindungan secara internal.

Baca Juga

Breaking News: Irjen Ahrie Sonta Dipecat dari Polri Buntut Kasus Penyadapan Presiden

Dari 8 saksi tersebut, satu di antaranya turut mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).

"Ya satu di antaranya itulah. Ya pokoknya dari delapan itu ada yang mengajukan JC," ujar Wawan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Selain Listyo Sigit, Bareskrim menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.

Terbaru, Irjen Ahrie Sonta diberhentikan secara tidak hormat (PTDH). Keputusan itu diputuskan lewat Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.

Editor: Reza Fajri