AFDI: RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Tak Perlu Dipaksakan Selesai Tahun Ini

JAKARTA, iNews.id - Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber dinilai jangan dipaksakan selesai tahun ini. Produk undang-undang harus bernilai jangka panjang.

Ketua Association Forensic Digital Indonesia (AFDI) Kombes Pol Muhammad Nuh Al-Azhar mengatakan, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lainnya. Dalam pembahasannya memerlukan masukan dari banyak pihak terkait.

Baca Juga

Ini 10 Pasukan Khusus Terganas di Dunia, Apakah Indonesia Masuk?

"Kalau enggak bisa selesai tahun ini jangan dipaksakan. Please jangan dipaksakan, kita ngomong UU yang mau diwariskan kepada adik-adik yang mungkin sekian tahun lagi dapat dipakai," ujar Muhammad Nuh di acara diskusi publik dan simposium nasional tentang RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Menurutnya, selain melahirkan produk yang bagus, undang-undang juga harus memiliki nilai manfaat bagi masyarakat luas.

Baca Juga

BSSN Berharap RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Selesai Tahun Ini

"Sebutulnya tambah satu lagi, bukan hanya output tapi outcome. Manfaat enggak dia (UU), banyak orang yang mencari output tapi bagi saya itu enggak cukup," ucap Ketua Digital Forensic Analyst Team (DFAT) Puslabfor Bareskrim Polri ini.

Sementara itu Ketua Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian berharap RUU Keamanan dan Ketahanan Siber cepat selesai dan segera diundangkan pada 2019. RUU Keamanan dan Ketahanan Siber dinilai penting dan mendesak untuk mewujudkan kedaulatan siber Indonesia.

"BSSN mengharapkan RUU ini bisa diundangkan segera karena ini kebutuhan yang sangat mendesak khususnya untuk perlindungan terhadap masyarakat," kata Hinsa.

Editor: Kurnia Illahi