Agus Rahardjo: Kalau Tenaganya Cukup, KPK Ingin OTT Tiap Hari

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mendesak agar dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Revisi regulasi itu diharapkan dapat menjadikan upaya pemberantasan korupsi semakin baik.

Menurut Agus, UU Tipikor yang baru juga diharapkan dapat mengakomodasi jarak KPK dengan Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC).

Baca Juga

PM Australia Umumkan Rencana Beli Senjata dari Masyarakat setelah Serangan Bondi

"Perubahan UU No 31/1999 itu, penting dan mendesak untuk dilakukan karena kalau KPK tenaganya cukup hari ini, kita bisa OTT (operasi tangkap tangan) setiap hari," kata Agus pada diskusi publik Hasil Reviu Putaran I dan II UNCAC di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Agus mengingatkan, pelaku korupsi di Indonesia seolah tak ada habisnya. Banyak bupati dan pejabat terlibat korupsi. Revisi UU Tipikor juga penting karena ada keterlibatan masyarakat di sana.

Baca Juga

Suap Bupati Remigo Diduga Mengalir ke Istri, KPK: Masih Didalami

"Di dalam UU itu ada pasal 8 yang sangat perlu masuk pada UU Tipikor kita, yaitu peran serta masyarakat. Itu esensinya penting karena selama ini hanya aparat-aparatnya saja yang bergerak," kata pria asal Magetan, Jawa Timur ini.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil reviu Putaran I UNCAC pada 2010-2015 terhadap kinerja pemberantasan korupsi Indonesia yaitu mengenai pemidanaan dan penegakan hukum serta kerja sama internasional, Indonesia sudah menyelesaikan 8 rekomendasi dan 1 rekomendasi parsial dari total 32 rekomendasi putaran pertama.

Sedangkan reviu Putaran II pada 2016-2018 mengenai pencegahan korupsi dan pemulihan aset hasil korupsi, dihasilkan 14 rekomendasi terkait pencegahan dan tindak pidana pencucian uang serta 7 rekomendasi terkait pemulihan aset.

Dari kedua reviu tersebut, Indonesia diminta untuk memperbaiki UU Tipikor, UU Pemberian Bantuan Hukum Timbal Balik Pidana, UU Ekstradisi, UU Perampasan Aset, UU KUHAP agar memasukkan korupsi sektor swasta, memperdagangkan pengaruh (trading influence), dan penambahan kekayaan dengan tidak wajar (illicit enrichment).

Editor: Zen Teguh