AHY: Hukum Tidak Boleh Jadi Instrumen Politik terhadap Oposisi

JAKARTA, iNews.id - Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti persoalan keadilan hukum yang terjadi belakangan ini. Dia meminta kepada siapa pun presiden yang akan terpilih nantinya untuk tidak menggunakan hukum sebagai instrumen dalam berpolitik.

AHY mengatakan, belakangan ini, dirinya menangkap kegelisahan masyarakat terkait penegakan hukum yang di sana sini terkesan tebang pilih. Hal itu terkait penegakan yang tajam ke bawah tumpul ke atas atau yang kuat menang, yang lemah kalah.

Media Asing Soroti Keputusan Indonesia Nobatkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

"Partai Demokrat merekomendasikan kepada presiden mendatang, untuk menjamin tegaknya nilai-nilai keadilan bagi seluruh warga negara. Penegakan hukum tidak boleh menjadi instrumen politik terhadap mereka yang beroposisi," kata AHY, dalam pidatonya, di Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Apalagi, dia mengaku sering mendengar sebuah jargon yang mengatakan lawan berdebat adalah kawan dalam berpikir. Maka dari itu, Dia memandang oposisi dalam berpolitik adalah koalisi dalam membangun bangsa.

AHY Sebut Demokrat Siapkan Surprise untuk Menangkan Prabowo-Sandiaga

"Oleh karena itu, tidak boleh ada yang merasa takut untuk berbicara, termasuk dalam menyampaikan kritik dan gagasannya," ujarnya.

Di samping itu, yang terpenting lagi, AHY meminta kebebasan berekspresi harus tetap berada di dalam koridor hukum, serta etika dan norma berdemokrasi. "Bukan fitnah, hoaks, ujaran kebencian, atau pembunuhan karakter," katanya.

Gerindra Tagih Janji AHY Kampanyekan Sandi, Begini Reaksi Demokrat

Sebelumnya dalam bidang ekonomi, AHY mengimbau presiden mendatang dapat meneruskan program-program Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Program tersebut untuk membantu dan melindungi serta meningkatkan kelayakan hidup masyarakat yang kurang mampu.

"Dengan segala kerendahan hati, Partai Demokrat menyarankan program-program pro-rakyat era SBY dapat dilanjutkan dan ditingkatkan, apapun namanya," katanya saat pidato politik berjudul 'Rekomendasi Partai Demokrat untuk Presiden Indonesia Mendatang,' di Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Program-program prorakyat era SBY itu, dia menjelaskan, adalah Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk rakyat miskin (Raskin), Bantuan Langsung Sementara (BLSM), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Selain itu ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa atau Bantuan Pendidikan Miskin Berprestasi (Bidik Misi), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Beasiswa Santri, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), serta penyaluran subsidi secara tepat sasaran; seperti subsidi BBM, listrik dan pupuk.

Editor: Djibril Muhammad