Aiman Witjaksono: Produk Jurnalistik Tak Layak Jadi Barang Bukti, Narasumber Tak akan Berani Sampaikan Kebenaran

JAKARTA, iNews.id - Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono menegaskan produk jurnalistik yang telah melalui ikhtiar cover both sides atau berimbang tidak layak dijadikan barang bukti pidana.

Hal itu disampaikan Aiman usai hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga

PWI: Pemeriksaan Aiman di Sidang Dokter Tifa Bisa Jadi Preseden Buruk, Ancam Independensi Pers

"Ya, saya tetap pada prinsip bahwa produk jurnalistik, ya, yang sudah melalui ikhtiar cover both sides, berimbang, ya, itu tidak layak dijadikan barang bukti pidana," ujar Aiman usai persidangan.

Menurut Aiman, produk jurnalistik harus dimuliakan ketika telah melewati proses-proses kerja jurnalistik yang benar. Jika terdapat informasi atau narasumber yang dianggap bermasalah, fungsi cover both sides langsung menjawab pada saat itu karena melibatkan pihak-pihak yang berbeda.

Baca Juga

Bersaksi di Sidang Dokter Tifa, Aiman Witjaksono: Produk Jurnalistik Tak Layak Jadi Barang Bukti

Dia juga mengingatkan apabila terjadi sengketa pers, mekanisme penyelesaiannya telah diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni melalui Dewan Pers. Dalam kesempatan tersebut, Aiman turut didampingi perwakilan Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID), Selo Ruwandanu.

Aiman memperingatkan, apabila produk jurnalistik dikriminalisasi dan dijadikan barang bukti pidana, ancaman terbesar bukan hanya dirasakan kalangan wartawan, melainkan berdampak langsung kepada para narasumber.

"Narasumber tidak akan berani untuk menyampaikan informasi. Narasumber tidak akan berani untuk menyampaikan kebenaran, sehingga yang rugi adalah publik," katanya.

Dia menjelaskan, fungsi utama media adalah sebagai clearing house atau rumah penjernih atas segala informasi yang beredar di tengah masyarakat, terutama di tengah maraknya informasi di media sosial yang belum tentu kebenarannya.

"Ketika narasumber takut untuk menyampaikan informasi, menyampaikan kebenaran, maka bencana demokrasi, bencana kebenaran bagi publik yang akan menjadi korbannya," imbuh Aiman.

Dalam sidang tersebut, Aiman juga memberikan klarifikasi terkait keterangannya mengenai rekaman master data yang sempat dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dia mengaku meralat detail nama-nama pemberi data karena tidak hapal satu per satu pihak yang menyerahkan data pada saat acara Rakyat Bersuara.

"Terkait detail nama-nama yang, karena saya tidak hapal satu per satu siapa yang memberikan data pada saat acara Rakyat Bersuara. Jadi, di sementara di dalam BAP disebutkan satu per satu seolah-olah ketiganya memberikan," kata Aiman.

"Padahal faktanya adalah saya tidak tahu siapa yang memberikan apa, gitu ya. Apakah ketiganya, apakah salah satu, ataukah hanya dua, makanya saya bilang bahwa biasanya itu data-data diberikan kepada Rakyat Bersuara itu, itu dari tim narasumber, dari narasumber kepada tim Rakyat Bersuara. Nah, tapi tidak detail saya tahu apakah si A atau si B atau si C yang memberikan. Jadi nama-nama itu saya tarik, sehingga saya buat secara umum," katanya.

Editor: Reza Fajri