AJI, AMSI dan IJTI Ajukan Permohonan sebagai Pihak terkait pada Pengujian UU Pers

JAKARTA, iNews.id - Tiga organisasi pers Indonesia yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengajukan permohonan sebagai pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pengujian Undang-undang Pers Perkara Nomor: 38/PUU-XIX/2021.  Pengajuan dilakukan melalui Kuasa Hukumnya yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Kamis (4/11/2021).

Para pemohon dan kuasa hukum yakni Ade Wahyudin sebagai Direktur Eksekutif LBH Pers, Hendrayana sebagai Asosiasi Media Siber Indonesia, Sasmito sebagai Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dan Wahyu Triyogo sebagai Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pusat.

Baca Juga

Pernah Kirim Drone ke Korea Utara, Mantan Presiden Korea Selatan Ini Didakwa Menguntungkan Musuh

Permohonan ini sebagai bentuk kepedulian yang tinggi kepada permohonan pengujian UU Pers yang diajukan Heintje Grontson Mandagie dkk, khususnya terkait fungsi Dewan Pers dan terkait pemilihan anggota. Selain itu sebagai konstituen Dewan Pers tentunya AJI, AMSI dan IJTI merasa keterangan dalam permohonan ini bisa menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan Majelis Hakim MK dalam memeriksa perkara.

Pengujian UU Pers mempermasalahkan 2 pasal yaitu pasal 15 ayat (2) huruf f terkait kewenangan Dewan Pers memfasilitasi organisasi pers dalam membentuk peraturan dibidang pers dan Pasal 15 ayat (5) terkait keanggotan Dewan Pers yang ditetapkan, dengan Keputusan Presiden. Berdasarkan hal tersebut dengan ini kami menyampaikan:

Baca Juga

Terungkap, Ini Penyebab Vanessa Angel Terlempar 3 Meter saat Kecelakaan di Tol Jombang

1. Jika dibaca baik-baik terkait kewenangan Dewan Pers pada salah satu pasal yang diuji, Pasal 15 ayat (2) huruf f sebenarnya hanya memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk memfasilitasi organisasi–organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers. Sehingga sebenarnya tidak ada sama sekali ruang dan kesempatan Dewan Pers untuk memonopoli. Sebagai fasilitator, Dewan Pers diwajibkan memastikan adanya ikut serta dari organisasi pers dalam pembentukan peraturan di bidang pers.