Akademisi Sebut Yusril Pantas Masuk Bursa Cawapres: Penengah Deadlock Politik
JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dinilai layak masuk bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Yusril dinilai memiliki kapasitas ahli hukum tata negara, pengalaman lintas pemerintahan, hingga kemampuan menjadi penengah tarik-menarik kepentingan politik.
Dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura menilai latar belakang Yusril dibutuhkan untuk membantu Presiden Prabowo Subianto menata regulasi dan memperkuat reformasi hukum di Indonesia.
"Saya lihat dari kebutuhan negara kita, bahwa secara ketatanegaraan, kita negara hukum ya, kita butuh ahli hukum tata negara yang bisa membantu presiden dalam penataan segala macam regulasi yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program pemerintah," ujar Charles saat dihubungi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dia menilai reformasi hukum selama ini masih menjadi jargon pemerintah, tetapi pelaksanaannya perlu dibenahi. Karena itu, menurutnya, diperlukan figur yang mampu memberikan perspektif hukum dalam pengambilan kebijakan di tingkat pemerintahan.
"Kedua, reformasi hukum kan sebenarnya sesuatu yang terus dijadikan jargon oleh pemerintah ya, di mana kita ini negara hukum. Tapi kita melihatnya hari ini proses yang kita lakukan itu semua sekali ugal-ugalan. Makanya menurut saya penting untuk memberikan perspektif bagi Kepala Negara dalam hal ini Wakil Presiden, dan kemudian ahli hukum itu untuk menggabungkan sebuah kebijakan," ucap dia.
Charles menyadari posisi wapres memiliki tugas tersendiri dalam sistem ketatanegaraan dan kerap dipandang sebagai ban serep Presiden. Namun, dia menilai jabatan tersebut juga memiliki peran simbolis dan strategis dalam menyuarakan perspektif berbeda di pemerintahan.
Menurutnya, Indonesia pernah memiliki wapres dengan latar belakang teknokrat, ekonom, hingga pengusaha. Dia menilai figur dengan latar belakang hukum juga dapat memberikan perspektif tersendiri dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan.
"Apalagi kepala negara seorang profesor. Kita pernah punya wakil presiden teknokrat, kita punya wakil presiden ekonom, kita punya wakil presiden pengusaha, tapi mungkin kita bisa ada presiden dari background hukum. Kita pikir ada memang kekurangannya, tapi kan juga punya kapasitas boleh diakui, kapasitas profesionalnya lebih menonjol di bagian lain," kata Charles.
Dia menilai pengalaman Yusril dalam pemerintahan sejak era Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Presiden Prabowo Subianto menjadi modal tersendiri. Yusril juga dinilai memiliki pengalaman panjang dalam dinamika politik dan ketatanegaraan sejak 1999.
"Saya pikir beliau juga terlibat ya di tradisi politik kita dari tahun 1999. Sempat juga masuk kandidat bursa capres, lalu kita bertahun-tahun melihat bagaimana perkembangan ketatanegaraan kita, ini juga cukup mumpuni bagi saya sebagai seorang ahli hukum tata negara, beliau juga punya background filsafat. Jadi mungkin saja, saya harap bisa mengembalikan spirit reformasi itu. Untuk kembali kepada khitah apa yang kita lakukan di 99," jelas Charles.
Dia berharap Yusril dapat mendorong penguatan prinsip-prinsip reformasi, termasuk memastikan tidak kembali munculnya dwifungsi ABRI, memperkuat otonomi daerah, serta meningkatkan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
"Misalnya bagaimana menjaga agar dwifungsi ABRI itu tetap tidak ada, yang besar menjadi kecil. Mungkin juga bagaimana otonomi daerah kita diperkuat. Termasuk juga perlindungan hak asasi manusia yang mengecil," sambungnya.
Charles juga menilai identitas Yusril sebagai politisi tidak menghilangkan kapasitas profesionalnya sebagai ahli hukum. Menurutnya, penunjukan Yusril sebagai menko bidang hukum menunjukkan kepercayaan Presiden terhadap kemampuan profesional yang dimilikinya.
"Bisa. Menjadi anggota partai itu bukan sesuatu yang kekal juga. Tapi hari-hari ini kan yang muncul itu memang kapasitas profesionalnya. Dia ditaruh sebagai Menko hukum, itu menunjukkan kepercayaan presiden terhadap beliau dalam konsep kapasitas profesionalnya," katanya.
Pengalaman Yusril di pemerintahan sebelumnya juga dinilai dapat menjadi bekal untuk memberikan masukan kepada Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan dan menyusun kebijakan ketatanegaraan.
"Kedua soal pengalaman kepemerintahan. Di era SBY juga pernah, Pak Gus Dur juga pernah, dan ini yang bisa bikin menjadi sesuatu positive thinking bahwa ini bisa membantu Pak Prabowo lah dalam memberikan masukan ketatanegaraan, mewarnai pola jalannya kepemerintahan kita," ujar Charles.
Selain reformasi hukum, Charles menyoroti persoalan koordinasi ant kementerian dan lembaga yang dinilai masih belum berjalan optimal. Dia memandang Yusril dapat memperkuat fungsi koordinasi pemerintahan jika nantinya dipercaya menduduki posisi Wapres.
"Sehingga saya pikir ini fungsi koordinasi itu bisa dikomandoi oleh beliau secara keseluruhan, ketimbang kemudian menaruhnya di Menteri Koordinator. Yang selama ini kan juga telah memiliki kendala sendirinya ya menko itu. Saya pikir fungsi itu yang bisa diperkuat nanti oleh Pak Yusril," tutur dia.
Charles juga melihat Yusril berpotensi menjadi figur alternatif di tengah persaingan sejumlah nama yang dikaitkan dengan bursa Wapres pengganti Gibran. Menurutnya, Yusril memiliki pengalaman, kapasitas profesional, dan relatif bisa diterima berbagai kalangan.
"Masuk ya, dia sebagai akademi hukum, berangkat dari teknokrat, dan ya memang menempatkan orang yang relatif bisa diterima oleh semua pihak-pihak, kapasitas dan juga pengalamannya. Kalau saya sih, nilai plusnya faktor profesional ya. Jadi untuk menengahi deadlock politik," kata Charles.
Dia menilai Yusril tidak memiliki keterikatan elektoral sebesar sejumlah figur lain yang berasal dari partai politik besar. Kondisi itu dinilai dapat membuatnya menjadi alternatif di tengah tarik-menarik kepentingan politik.
"Kalau Pak Dasco lekat dengan Gerindra, Puan dengan PDIP, AHY dengan Demokrat. Pak Yusril itu dari partai, tapi kan partai kecil. Jadi dianggap tidak terlalu berpengaruh dalam elektoral yang cukup besar, sehingga cukup tenang. Bisa menjadi alternatif dari tarik menarik kepentingan politik. Dan mungkin kapasitas sebagai profesor atau kapasitas profesionalnya. Saya pikir itu yang harus dibutuhkan," tambahnya.
Charles berpesan agar Yusril, jika dipilih Prabowo menjadi wapres, melanjutkan reformasi hukum dan memastikan Indonesia tidak menjauh dari prinsip negara hukum serta konstitusi. Dia juga berharap penguatan otonomi daerah, perlindungan HAM, dan kebebasan pers menjadi perhatian.
"Mohon ditata lagi agar kita tidak menjauh dari prinsip-prinsip negara hukum. Kedua, kembalikan lagi spirit konstitusi kita. Otonomi daerah, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan pers, bisa bikin fokus di situ untuk yang bisa dilakukan oleh profesor dengan posisinya yang cukup senior dan disegani oleh banyak pihak," pungkasnya.
Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menegaskan cawapres pengganti Gibran tidak harus berasal dari partai politik pengusung Prabowo pada Pilpres 2024.
Yusril menyebut partai politik pengusung maupun gabungan partai pengusung dapat mengajukan tokoh di luar keanggotaan partai untuk mendampingi Prabowo jika terjadi kekosongan jabatan wapres. Ketentuan tersebut, menurut Yusril, diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 4 huruf e beserta penjelasannya.
"Tapi partai, salah satu partai pengusung atau pun gabungan partai pengusung itu, menurut pendapat saya ini ya, dia boleh saja mengusulkan orang yang bukan dari anggota partainya," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Dia menjelaskan, partai pengusung memiliki keleluasaan mengajukan figur yang dinilai memiliki kapasitas dan layak menjadi Wapres. Nama yang diusulkan kemudian disampaikan kepada Presiden untuk dipertimbangkan.
"Bisa saja diusulkan kepada presiden mungkin dia seorang tokoh yang dinilai oleh salah satu partai atau gabungan partai pengusung itu pantas untuk dicalonkan sebagai wakil presiden," ujarnya.
Editor: Rizky Agustian