Alasan Megawati Masukkan Ganjar dan Ahok ke Struktur DPP PDIP

JAKARTA, iNews.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan alasan Ketua Umum Megawati Soekanoputri memasukkan Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke struktur kepengurusan partai. Ganjar menjadi Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, sedangkan Ahok Ketua Bidang Perekonomian.

Menurut Hasto, perubahan struktur partai ini kebijakan yang adaptif dan strategis.

Baca Juga

55.000 Keluarga Terdampak Badai dan Banjir di Gaza

"Ibu Mega memang mengumumkan perubahan struktur dari DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan, itu tidak lain sebagai bagian dari adaptif policy yang bersifat strategis di dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tidak ringan," kata Hasto, Jumat (5/7/2024).

Hasto mengatakan, struktur kepengurusan baru ini juga dipersiapkan untuk menghadapi Pilkada 2024. Pihaknya mendorong proses yang demokratis di masa pilkada.

Baca Juga

Megawati Respons Hasyim Asy'ari Dipecat dari Ketua KPU: Gile Nggak?!

"Karena yang ingin kita bangun dengan pilkada itu adalah prinsip kesetaraan dari setiap anak bangsa, untuk dapat didorong melalui proses yang demokratis menjadi pemimpin secara ideal, meskipun mereka berasal dari kalangan rakyat biasa," kata Hasto.

Berikut struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025:

Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri

Internal

Ketua Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif, Bambang Wuryanto

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus

Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidajat

Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Sukur H. Nababan.

Ketua Bidang Sumber Daya, M. H. Said Abdullah

Pemerintahan

Ketua Bidang Politik, Puan Maharani

Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo

Ketua Bidang Luar Negeri, Dr. Ahmad Basarah

Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Rakyat, Yasonna H. Laoly

Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Berty Talapessy

Ketua Bidang Perekonomian, Ir. Basuki Tjahaja Pumama.

Ketua Bidang Kebudayaan, Rano Karno