Alumni dan Civitas UIN Jakarta Desak Presiden dan Aparat Netral di Pemilu 2024

JAKARTA, iNews.id - Segenap alumni dan civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan sikap terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 dan kondisi demokrasi saat ini. Sikap itu disampaikan dalam Seruan Ciputat.

Salah satu perwakilan alumni, Saiful Mujani yang juga Guru Besar UIN Jakarta, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan aparat negara bersikap netral dalam Pemilu 2024. Sebagai kepala negara, Jokowi harus netral dan memegang prinsip keadilan dalam Pemilu 2024.

Baca Juga

Media Asing Soroti Keputusan Indonesia Nobatkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

"Mendesak presiden dan aparat negara untuk bersikap netral dan menjadi pengayom bagi seluruh kontestan pemilu. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasar prinsip keadilan," kata Mujani saat membacakan Seruan Ciputat di Taman Landmark UIN, Tangerang Selatan, Senin (5/2/2024).

Menurutnya, sikap adil itu lebih dari sekadar tidak menggunakan fasilitas negara. Netral dalam hal ini bukan saja tidak menyatakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden.

Baca Juga

Megawati Sindir Ada yang Belum Jadi Presiden Suka Intimidasi Rakyat hingga Pakai Duit Negara

"Terutama tidak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi paslon tertentu," katanya.

Kemudian, pihaknya juga mendesak penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, DKPP agar bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Para penyelenggara pemilu harus memegang teguh prinsip independen, transparan, adil dan jujur.

"Berani menegakkan aturan dan memastikan semua pelanggaran pemilu diselesaikan dengan semestinya sesuai aturan. Bahkan jika itu dilakukan oleh pihak yang paling berkuasa di Indonesia," ujarnya.

Mereka mendesak Jokowi untuk profesional dalam mengelola pemerintahan demi dan untuk kepentingan nasional, bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional. Desakan itu didasarkan atas kegiatan kabinet belakangan ini menonjolkan kecenderungan memihak salah satu kubu.

Terakhir, pihaknya mendesak Polri untuk bersikap independen dan profesional. Aparat penegak hukum tidak boleh menjadi alat negara yang dapat menimbulkan rasa takut dalam mengekspresikan sikap politik warga negara.

"Tidak juga dengan mudah melakukan pemidanaan atas sikap kritis masyarakat. Polri adalah alat negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Bukan alat presiden," kata dia.

Editor: Reza Fajri