Anak di Bawah 16 Tahun Dilarang Punya Medsos, KemenPPPA: Langkah Tepat!

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah melarang anak di bawah 16 tahun memiliki media sosial. Aturan ini akan berlaku pada 28 Maret 2026.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam membatasi akses media sosial untuk remaja Indonesia. Kebijakan ini dinilai akan membawa dampak positif bagi anak-anak Indonesia.

Baca Juga

Trump Ancam Iran: AS Akan Hantam 20 Kali Lebih Keras dengan 'Death, Fire, and Fury'!

Disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, peraturan ini sangat penting diterapkan demi mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin tinggi.

Ya, menurut analisis internal KemenPPPA, media sosial memiliki peran dalam meningkatkan faktor risiko kekerasan pada perempuan dan anak. Selain faktor ekonomi dan faktor pola asuh.

Baca Juga

Anak di Bawah 16 Tahun Dilarang Punya Akun TikTok, Instagram, YouTube hingga Roblox Mulai 28 Maret

"Media sosial yang digunakan secara tidak bijak menjadi faktor munculnya tindakan kekerasan. Jadi, menurut kami aturan ini adalah langkah yang tepat," ujar Menteri Arifatul, dalam forum perempuan bertema 'Rights. Justice. Action. Dari Hak Menuju Aksi untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan' yang diinisiasi Farid Nila Moeloek Society (FNM Society) berkolaborasi dengan PT Takeda Innovative Medicines, di Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2026).

Dengan lahirnya aturan ini, Menteri Arifatul mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung agar anak-anak Indonesia dapat terlindungi dari bahaya kekerasan.

Baca Juga

Pemerintah Larang Anak di Bawah 16 Tahun Punya Akun Medsos Berisiko, Berlaku Mulai 28 Maret 2026

Sebelumnya, Komdigi memastikan bahwa anak di bawah 16 tahun tidak bisa mengakses media sosial. Tujuannya, untuk memberikan perlindungan bagi anak di bawah umur.

Menurut Menteri Komdigi Meutya Hafid, aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Meutya Hafid menyatakan, Indonesia menjadi negara non-barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia.

"Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata. Mulai dari pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama adiksi digital. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma," kata Meutya, belum lama ini.

Mulai 28 Maret 2026, implementasi dilakukan secara bertahap, dimulai pada platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

"Akun anak di bawah 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajibannya," ujar Meutya.

Ia menambahkan, pihaknya menyadari bahwa peraturan ini akan menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal implementasi. "Anak-anak mungkin mengeluh dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil pemerintah di tengah darurat digital," tegas Meutya.

Ia menyebut langkah ini sebagai upaya untuk merebut kembali kedaulatan atas masa depan anak-anak Indonesia. "Kami ingin teknologi memanusiakan anak-anak, bukan mengorbankan masa kecil anak-anak Indonesia," katanya.

Editor: Muhammad Sukardi