Anggota DPR Akan Rapid Test, Jokowi: Prioritas Tenaga Medis dan ODP PDP

JAKARTA, iNews.id - Rencana pelaksanaan tes cepat deteksi virus corona atau rapid test terhadap 575 anggota DPR menuai polemik di masyarakat. Menanggapi hal tersebut Presiden Joko Widodo menegaskan rapid test diprioritaskan untuk tenaga medis dan keluarganya.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers pada Selasa (24/3/2020 sore. Kebijakan itu sudah disampaikan Jokowi kepada Menkes Terawan Agus Putranto.

Baca Juga

Rusia Akan Uji Coba Senjara Nuklir jika Negara Lain Melakukannya

"Saya perintahkan Menkes agar rapid test diprioritaskan bagi dokter dan tenaga medis serta keluarganya terlebih dahulu," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan pemerintah pusat telah mendistribusikan 105.000 alat rapid test ke beberapa daerah di Indonesia yang terpapar corona. Mulai dari Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Yogyakarta hingga Bali.

Baca Juga

Sah! Jokowi Putuskan UN 2020 Dihapuskan

Selain bagi tenaga medis, Jokowi juga menegaskan rapid test diprioritaskan bagi pasien dalam pengawasan (PDP) dan keluarga. Kemudian bagi orang dalam pemantauan (ODP) dan keluarga.

"ODP dan PDP beserta keluarga, itu dulu yang didahulukan," ujarnya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar mengatakan pekan ini akan diadakan rapid test bagi 575 anggota DPR beserta keluarganya. Tes akan dilaksanakan di kompleks perumahan anggota DPR di Kalibata dan Ulu Jami, Jakarta Selatan.

Indra menyampaikan, awalnya niat Rapid test ini memang diprioritaskan bagi anggota DPR yang sudah menginjak usia 50 tahun ke atas. Namun, seiring berjalannya waktu semua anggota DPR dan keluarganya juga ingin memastikan kondisi kesehatannya masing-masing apakah terjangkit virus tersebut atau tidak.

Disamping itu, dia mengklaim pemeriksaan melalui metode rapid test ini tidak dianggarkan sama sekali oleh pihak Kesetjenan DPR RI. Kata dia, rapid test ini murni dari hasil sumbangan para anggota DPR tersebut.

"Ini ada beberapa sumbangan anggota-anggota pimpinan untuk mengadakan rapid testnya. Jadi sebenarnya tidak ada biaya khusus yang dikeluarkan," katanya.

Indra mengatakan Setjen DPR hingga kini masih menunggu distribusi alat rapid test. Dia menjelaskan, nantinya jika hasil tersebut negatif maka anggota dewan tersebut akan langsung dirujuk ke beberapa rumah sakit untuk divaksin anti flu dan anti phenomia. Sementara, jika hasilnya positif akan mengikuti protokol yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kita ada rumah sakit rujukan kita sudah sampaikan nanti akan ditangani sesuai prosedur penanganan virus," ujarnya.

Editor: Rizal Bomantama