Anggota DPR Apresiasi Pemerintah Alihkan Dana Sitaan Triliunan untuk Pendidikan

JAKARTA, iNews.id – Sejarah politik Indonesia kontemporer dinilai sedang memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

Anggota Komisi II DPR, Azis Subekti, menyebut fase ini sebagai momen di mana negara "kembali mengingat dirinya" dan hadir secara nyata di tengah persoalan mendasar rakyat.

Baca Juga

Blokade Maritim AS Masih Berjalan, Kapal Tanker Minyak Lainnya Disita di Karibia

Menurut Azis, langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah saat ini bukan sekadar kebijakan prosedural, melainkan intervensi terhadap ketidakadilan struktural yang telah lama mengakar.

Salah satu poin krusial yang disoroti Azis adalah kebijakan pemutihan utang bagi petani dan nelayan. Dalam sejarah ekonomi-politik Indonesia, utang macet sering menjadi mekanisme yang membekukan kesejahteraan rakyat kecil.

Baca Juga

Buruh Batal Audiensi dengan BAM DPR: Sudah Pada Pulang

"Ketika negara menghapus piutang macet, yang dipulihkan bukan hanya arus kas, tetapi kapasitas hidup. Negara sedang mengintervensi titik di mana ketimpangan direproduksi dari generasi ke generasi," ujar Azis di Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Langkah ini, menurutnya, menandai kehadiran negara yang tidak lagi netral terhadap ketidakadilan, melainkan berpihak pada kelompok yang rentan.

Azis juga menekankan pentingnya langkah berani pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan dan sektor pertambangan yang selama ini menjadi "ruang abu-abu".

Pengambilalihan jutaan hektare kawasan hutan yang dikuasai tanpa hak, termasuk di Tesso Nilo, dinilai sebagai upaya membangun ulang kedaulatan ruang.

Penutupan ribuan titik tambang ilegal dan penyitaan ratusan ton timah dipandang sebagai perubahan rasionalitas kekuasaan.

"Selama ini, korupsi ditangani hanya dengan logika penghukuman. Namun sekarang, dana sitaan triliunan rupiah dialihkan untuk pendidikan dan perbaikan sekolah. Ini adalah praktik keadilan restoratif pada skala negara," katanya.

Dimensi lain yang menarik adalah kepemilikan perkampungan haji di Makkah. Azis menilai kemampuan negara melindungi warganya di luar negeri adalah indikator kematangan sebuah bangsa.